Kuasa Hukum Hasto Minta Penyidik Tunggu Putusan Praperadilan

Reporter: Antara |

Editor: Jennifer Agustia |

Rabu , 19 Feb 2025 - 21:57

Pada kesempatan berbeda, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Johanis Tanak mengatakan, tidak ada larangan bagi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto untuk kembali mengajukan gugatan praperadilan terkait dengan penetapan statusnya sebagai tersangka.

Tanak juga menegaskan bahwa gugatan praperadilan tersebut tidak akan menghentikan penyidikan yang sedang berjalan di KPK.

"Tidak ada undang-undang yang melarang beliau untuk mengajukan kembali praperadilan yang sudah diputus oleh hakim, dan tidak ada ada juga undang-undang yang mengatur bahwa penyidik tidak boleh memanggil dan meminta keterangan kepada saksi, ahli, ataupun tersangka, bahkan menahan tersangka pada saat proses praperadilan pun tidak dilarang," kata Tanak saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan, praperadilan bisa menjadi alasan penundaan proses hukum jika ada perintah dari hakim.

"Kecuali ada putusan hakim yang menetapkan dan menyatakan menghentikan penyidikan sampai dengan putusan praperadilan diucapkan dalam persidangan," ujarnya.

Untuk diketahui, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto pada hari Kamis (13/2) menyatakan tidak dapat menerima gugatan praperadilan status tersangka Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Hakim mengabulkan eksepsi dari termohon, sekaligus menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima dan membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil.

"Menyatakan permohonan praperadilan pemohon kabur atau tidak jelas," ujar Djuyamto. (ANTARA)

kuasa hukum hasto minta penyidik tunggu putusan praperadilan                            
kuasa hukum sekretaris jenderal pdi perjuangan (pdip) hasto kristiyanto, yakni ronny talapessy meminta penyidik komisi pemberantasan korupsi (kpk) menunggu keputusan gugatan praperadilan untuk memutuskan sah atau tidak status tersangka kliennya.
 
ia pun mengatakan pihaknya akan menghadiri pemeriksaan hasto pada kamis (20/2).
 
"kita akan hadir dan kita akan sampaikan kepada penyidik, seyogianya memang penyidik harusnya menunggu keputusan praperadilan untuk sah atau tidaknya status dari mas hasto kristiyanto," kata ronny saat ditemui awak media di sekolah partai, jakarta, rabu sore (19/2).
 
ronny yang juga ketua dpp pdip bidang reformasi hukum mengaku pihaknya juga akan menyampaikan kepada penyidik kpk, bahwa saat ini tim hukum telah mendaftarkan berkas praperadilan kembali di pn jakarta selatan.
 
adapun tim hukum hasto kembali mengajukan 2 praperadilan terkait status tersangka oleh kpk. kedua berkas praperadilan itu terkait dugaan suap terhadap perkara harun masiku dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice.
 
“kita akan hadir dan kita akan sampaikan kepada penyidik, seyogyanya memang penyidik harusnya menunggu keputusan praperadilan untuk sah atau tidaknya status dari mas hasto kristiyanto,” ujarnya.
 
sementara itu, sekretaris jenderal pdip hasto kristiyanto menyampaikan akan memenuhi panggilan dari kpk sebagaimana nilai yang ditanamkan partai berlambang banteng moncong putih itu untuk taat pada hukum.
 
"besok saya akan hadir memenuhi panggilan dari kpk karena adalah suatu tanggung jawab dan kewajiban setiap warga negara meskipun kalau kita lihat misalnya dari sidang praperadilan dari saksi ahli, baik yang disampaikan termohon dari kpk kemudian juga dari kami sebagai pemohon itu begitu banyak kejanggalan karena saya bukan pejabat negara," tambah hasto.
 
hasto pun mengulas soal sidang praperadilan dirinya yang sempat digelar oleh pengadilan negeri (pn) jakarta selatan. di mana, saksi ahli, baik yang disampaikan termohon dari kpk kemudian dari pihaknya sebagai pemohon mengungkapkan begitu banyak kejanggalan.
 
“karena saya bukan pejabat negara, tidak ada kerugian negara dan fakta-fakta persidangan yang disampaikan terkait dengan suatu perkara yang sudah inkrah,” tuturnya.
 
politisi asal yogyakarta ini pun mengungkapkan soal keterangan saksi di bawah sumpah yang menyatakan adanya intimidasi yang dilakukan penyidik kpk.
 
di mana, penyidik kpk mengintimidasi saksi untuk sekadar menyebutkan dirinya terlibat dalam kasus harun masiku.
 
“karena itu lah meskipun latar belakangnya seperti itu, saya tetap akan hadir dengan didampingi oleh para penasehat hukum kami,” pungkas hasto.
 
pada kesempatan berbeda, wakil ketua komisi pemberantasan korupsi (kpk) ri, johanis tanak mengatakan, tidak ada larangan bagi sekretaris jenderal pdi perjuangan hasto kristiyanto untuk kembali mengajukan gugatan praperadilan terkait dengan penetapan statusnya sebagai tersangka.
 
tanak juga menegaskan bahwa gugatan praperadilan tersebut tidak akan menghentikan penyidikan yang sedang berjalan di kpk.
 
"tidak ada undang-undang yang melarang beliau untuk mengajukan kembali praperadilan yang sudah diputus oleh hakim, dan tidak ada ada juga undang-undang yang mengatur bahwa penyidik tidak boleh memanggil dan meminta keterangan kepada saksi, ahli, ataupun tersangka, bahkan menahan tersangka pada saat proses praperadilan pun tidak dilarang," kata tanak saat dikonfirmasi di jakarta, rabu.
 
dia mengatakan, praperadilan bisa menjadi alasan penundaan proses hukum jika ada perintah dari hakim.
 
"kecuali ada putusan hakim yang menetapkan dan menyatakan menghentikan penyidikan sampai dengan putusan praperadilan diucapkan dalam persidangan," ujarnya.
 
untuk diketahui, hakim tunggal pengadilan negeri jakarta selatan djuyamto pada hari kamis (13/2) menyatakan tidak dapat menerima gugatan praperadilan status tersangka sekretaris jenderal pdi perjuangan hasto kristiyanto.
 
hakim mengabulkan eksepsi dari termohon, sekaligus menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima dan membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil.
 
"menyatakan permohonan praperadilan pemohon kabur atau tidak jelas," ujar djuyamto. (antara)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Jambi Independent 22 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan