ODOL Sebabkan Kerusakan Infrastruktur dan Pemborosan Anggaran

JAMBI - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, H. Ivan Wirata, melakukan peninjauan di sejumlah titik kerusakan jalan dan memantau kegiatan UPPKB (Jembatan Timbang) Muara Tembesi pada Jumat (15/3/2025).

Peninjauan ini dilakukan bersama dengan Wasatpel dan pejabat pengawas Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Jambi, untuk memastikan kendaraan yang melintasi jalan-jalan di Provinsi Jambi mematuhi batas tonase sesuai kelas jalan.

Dalam kunjungannya, Ivan Wirata memastikan bahwa kendaraan yang melintas harus mematuhi batas tonase yang telah ditetapkan, yaitu kelas jalan 2A hingga 3B dengan kapasitas maksimal 8 ton.

Ivan juga memberikan apresiasi kepada Kepala BPTD Jambi yang telah melakukan penindakan tegas terhadap kendaraan Over Dimensi Over Loading (ODOL), yang melanggar kapasitas tonase yang ditetapkan.

BACA JUGA:Hutama Karya Bagikan Berkah Ramadan di Seluruh Jalan Tol Kelolaan

BACA JUGA:Siaga I! Air Sungai Batanghari Naik, Wali Kota Maulana Imbau Warga Waspada

"Saya sangat mengapresiasi upaya Kepala BPTD Jambi, karena kami menemukan adanya penindakan tegas terhadap angkutan ODOL yang melanggar kapasitas tonase yang diperbolehkan," ujar Ivan Wirata.

Ivan Wirata menegaskan bahwa, temuan di lapangan menunjukkan banyak kendaraan yang membawa muatan lebih dari 40 ton dan ukuran kendaraan yang tidak sesuai standar.

Hal ini, menurutnya, merupakan penyebab utama kerusakan jalan dan pemborosan anggaran perbaikan infrastruktur.

"Fakta yang kami temukan di lapangan menunjukkan bahwa angkutan ODOL merusak jalan dengan sangat cepat. Seharusnya, anggaran perbaikan jalan digunakan untuk menjaga umur jalan selama 10 tahun. Namun dengan adanya angkutan ODOL, jalan hanya mampu bertahan sekitar 1,5 tahun sebelum rusak," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Ivan Wirata menekankan pentingnya upaya pemberantasan ODOL untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang lebih berkualitas dan tepat sasaran.

Tanpa penindakan tegas terhadap ODOL, menurutnya, anggaran dari APBN maupun APBD akan terus terbuang hanya untuk memperbaiki kerusakan jalan yang disebabkan oleh muatan berlebih.

“Kami sangat menyayangkan adanya pembiaran terhadap kendaraan ODOL. Jika ini tidak segera dihentikan, maka anggaran negara akan terus habis hanya untuk memperbaiki jalan yang rusak," jelasnya.

Lebih lanjut, Ivan Wirata mengungkapkan bahwa seluruh perusahaan yang beroperasi di Jambi, baik yang bergerak di sektor industri maupun tambang, harus berkomitmen untuk mendukung Zero ODOL