ODOL Sebabkan Kerusakan Infrastruktur dan Pemborosan Anggaran

Reporter: Rizal Zebua |

Editor: Rizal Zebua |

Minggu , 16 Mar 2025 - 15:09

//Ivan Wirata saat meninjau sejumlah titik jalan rusak.//-jambi independent-Jambi Independent

JAMBI - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, H. Ivan Wirata, melakukan peninjauan di sejumlah titik kerusakan jalan dan memantau kegiatan UPPKB (Jembatan Timbang) Muara Tembesi pada Jumat (15/3/2025).

Peninjauan ini dilakukan bersama dengan Wasatpel dan pejabat pengawas Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Jambi, untuk memastikan kendaraan yang melintasi jalan-jalan di Provinsi Jambi mematuhi batas tonase sesuai kelas jalan.

Dalam kunjungannya, Ivan Wirata memastikan bahwa kendaraan yang melintas harus mematuhi batas tonase yang telah ditetapkan, yaitu kelas jalan 2A hingga 3B dengan kapasitas maksimal 8 ton.

Ivan juga memberikan apresiasi kepada Kepala BPTD Jambi yang telah melakukan penindakan tegas terhadap kendaraan Over Dimensi Over Loading (ODOL), yang melanggar kapasitas tonase yang ditetapkan.

"Saya sangat mengapresiasi upaya Kepala BPTD Jambi, karena kami menemukan adanya penindakan tegas terhadap angkutan ODOL yang melanggar kapasitas tonase yang diperbolehkan," ujar Ivan Wirata.

Ivan Wirata menegaskan bahwa, temuan di lapangan menunjukkan banyak kendaraan yang membawa muatan lebih dari 40 ton dan ukuran kendaraan yang tidak sesuai standar.

Hal ini, menurutnya, merupakan penyebab utama kerusakan jalan dan pemborosan anggaran perbaikan infrastruktur.

"Fakta yang kami temukan di lapangan menunjukkan bahwa angkutan ODOL merusak jalan dengan sangat cepat. Seharusnya, anggaran perbaikan jalan digunakan untuk menjaga umur jalan selama 10 tahun. Namun dengan adanya angkutan ODOL, jalan hanya mampu bertahan sekitar 1,5 tahun sebelum rusak," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Ivan Wirata menekankan pentingnya upaya pemberantasan ODOL untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang lebih berkualitas dan tepat sasaran.

Tanpa penindakan tegas terhadap ODOL, menurutnya, anggaran dari APBN maupun APBD akan terus terbuang hanya untuk memperbaiki kerusakan jalan yang disebabkan oleh muatan berlebih.

“Kami sangat menyayangkan adanya pembiaran terhadap kendaraan ODOL. Jika ini tidak segera dihentikan, maka anggaran negara akan terus habis hanya untuk memperbaiki jalan yang rusak," jelasnya.

Lebih lanjut, Ivan Wirata mengungkapkan bahwa seluruh perusahaan yang beroperasi di Jambi, baik yang bergerak di sektor industri maupun tambang, harus berkomitmen untuk mendukung Zero ODOL

odol sebabkan kerusakan infrastruktur dan pemborosan anggaran                            jambi - wakil ketua dprd provinsi jambi, h. ivan wirata, melakukan peninjauan di sejumlah titik kerusakan jalan dan memantau kegiatan uppkb (jembatan timbang) muara tembesi pada jumat (15/3/2025).
peninjauan ini dilakukan bersama dengan wasatpel dan pejabat pengawas balai pengelola transportasi darat (bptd) jambi, untuk memastikan kendaraan yang melintasi jalan-jalan di provinsi jambi mematuhi batas tonase sesuai kelas jalan.
dalam kunjungannya, ivan wirata memastikan bahwa kendaraan yang melintas harus mematuhi batas tonase yang telah ditetapkan, yaitu kelas jalan 2a hingga 3b dengan kapasitas maksimal 8 ton.
ivan juga memberikan apresiasi kepada kepala bptd jambi yang telah melakukan penindakan tegas terhadap kendaraan over dimensi over loading (odol), yang melanggar kapasitas tonase yang ditetapkan.
baca juga:hutama karya bagikan berkah ramadan di seluruh jalan tol kelolaan
baca juga:siaga i! air sungai batanghari naik, wali kota maulana imbau warga waspada
"saya sangat mengapresiasi upaya kepala bptd jambi, karena kami menemukan adanya penindakan tegas terhadap angkutan odol yang melanggar kapasitas tonase yang diperbolehkan," ujar ivan wirata.
ivan wirata menegaskan bahwa, temuan di lapangan menunjukkan banyak kendaraan yang membawa muatan lebih dari 40 ton dan ukuran kendaraan yang tidak sesuai standar.
hal ini, menurutnya, merupakan penyebab utama kerusakan jalan dan pemborosan anggaran perbaikan infrastruktur.
"fakta yang kami temukan di lapangan menunjukkan bahwa angkutan odol merusak jalan dengan sangat cepat. seharusnya, anggaran perbaikan jalan digunakan untuk menjaga umur jalan selama 10 tahun. namun dengan adanya angkutan odol, jalan hanya mampu bertahan sekitar 1,5 tahun sebelum rusak," katanya.
dalam kesempatan tersebut, ivan wirata menekankan pentingnya upaya pemberantasan odol untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang lebih berkualitas dan tepat sasaran.
tanpa penindakan tegas terhadap odol, menurutnya, anggaran dari apbn maupun apbd akan terus terbuang hanya untuk memperbaiki kerusakan jalan yang disebabkan oleh muatan berlebih.
“kami sangat menyayangkan adanya pembiaran terhadap kendaraan odol. jika ini tidak segera dihentikan, maka anggaran negara akan terus habis hanya untuk memperbaiki jalan yang rusak," jelasnya.
lebih lanjut, ivan wirata mengungkapkan bahwa seluruh perusahaan yang beroperasi di jambi, baik yang bergerak di sektor industri maupun tambang, harus berkomitmen untuk mendukung zero odol
 ia juga mengusulkan agar jembatan timbang dipasang di pintu masuk tambang untuk mencegah kendaraan berkapasitas berlebih melintas di jalan-jalan utama.
“jika perlu, kami akan membuatkan jembatan timbang di pintu masuk tambang. kami tidak ingin melihat mobil-mobil over kapasitas melewati jalan nasional, provinsi, dan kabupaten yang menghubungkan antar wilayah,” tegas ivan wirata.
kepala bptd jambi, dr benny nurdin yusuf, turut mengapresiasi langkah dprd provinsi jambi yang telah aktif mengawal penegakan hukum terhadap kendaraan odol.
ia menegaskan bahwa penindakan terhadap kendaraan odol akan terus dilakukan, namun tetap memerlukan dukungan dari pemerintah provinsi jambi serta pihak legislatif.
"saya akan terus berkomitmen untuk menindak tegas angkutan odol. dukungan dari pemerintah provinsi jambi dan legislatif sangat diperlukan agar jambi bisa bebas dari kendaraan odol yang merusak jalan," ujar dr benny.
selain itu, dr benny juga mengusulkan pembuatan peraturan gubernur (pergub) yang mengatur tata kelola angkutan barang di provinsi jambi untuk mencegah kendaraan melebihi tonase melintas.
“tujuan dari peraturan ini adalah agar jambi bebas dari truk-truk yang melebihi tonase, sehingga kerusakan infrastruktur jalan dapat diminimalisir,” pungkasnya.
dengan langkah-langkah tegas yang diambil ini, diharapkan provinsi jambi dapat terbebas dari masalah odol yang merugikan dan menjaga kualitas infrastruktur jalan serta perekonomian daerah.(zen)