DPRD Provinsi Jambi Bentuk 4 Pansus

JAMBI - Anggota DPRD Provinsi Jambi membentuk empat Panitia Khusus (Pansus) yang akan membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Jambi Tahun 2024. 

Adapun pansus ini, sesuai dengan 4 komisi yang ada di DPRD, masing-masing membahas program pemerintah sesuai dengan program bidang masing-masing. 

4 pansus ini disahkan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi, pada Senin 14 April 2025, dalam agenda, Penyampaian  Jawaban Gubernur  Jambi Terhadap Pandangan Umum  Fraksi-fraksi dewan terkait LKPJ Gubernur Jambi tahun 2024. 

“Alhamdulilah sudah kita sahkan sesuai dari permintaan kawan-kawan dewan tadi,” kata Ivan Wirata, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, usai paripurna, Senin (14/4). 

BACA JUGA:Program 100 Hari Kerja Maulana, 101 Ruas Jalan Dipacu Rampung Mei

BACA JUGA:Walikota Jambi Luncurkan Percepatan BPHTB, Target PAD Naik Rp100 M

Dalam paripurna, kata Ivan, Gubernur Jambi, Al Haris menyampaikan jawaban dari sejumlah kritik dan saran yang disampaikan anggota dewan pada rapat paripurna sebelumnya. 

Mulai dari pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan diseluruh wilayah, persoalan participating interest sektor migas hingga hasil dari proyek multiyears seperti pembangunan stadion dan islamic center yang dinilai belum selesai. 

“Paripurna membahas LKPJ, tadi juga ada membahas tentang angka kemiskinan. Pemerintah menyampaikan pendapatan kita dari batubara yang menjadi catatan dari pihak eksekutif kedepan,” bebernya. 

Adapun persoalan batubara di Provinsi Jambi, kata dia, target kuota batubara Jambi yang disediakan oleh menteri ESDM sekitar 35 juta, belum mencapai target, dengan dalih terkendala dari berbagai persoalan baik itu persoalan angkutan darat maupun sungai. 

“Artinya dengan pencapaian kuota tersebut, pembagian hasilnya juga mendapat angka yang tinggi. Tapi kuota ada kendala jalan khusus belum terselesaikan, lewat sungai juga menjadi problem,” bebernya. 

Dewan berharap pemerintah Provinsi Jambi dapat segera mengatasi persoalan ini, baik itu soal pembangunan jalan khusus dan persoalan lain sebagainya. (Enn)