Junedi: Ada Perda yang Dilanggar, Soal Rencana Stockpile PT SAS

Reporter: Rizal Zebua |

Editor: Rizal Zebua |

Rabu , 27 Dec 2023 - 17:36

TERDAMPAK: Lokasi intak PDAM Aurduri yang bakal terdampak jika stockpile PT SAS terwujud.-DOK-Jambi Independent

“Bagaimana evaluasi dari DLH Provinsi Jambi dengan dokumen yang mereka keluarkan. Sanksi administrasi harusnya dari DLH Provinsi Jambi,” ujarnya.

DLH Kota Jambi sebut Ardi, sifatnya menunggu dari kegiatan dan evaluasi dari provinsi.

“Kami akan mengikuti ketentuan yang ada dalam dokumen Amdalnya. Dalam proses pelaksanaan, baik pra kontruksi dan kontruksi saat ini, mereka harus melakukan sesuai dengan komitmen yang ada di dokumen RKL-RPL,” jelasnya.

“Dalam proses yang sudah dilakukan, mereka tidak melakukan pelaporan pelaksanaan kegiatan, yakni tidak memberitahukan atau sosialisasi pada masyarakat dan stakeholder yang ada,” tambahnya.

Pihaknya sebut Ardi, tentunya menunggu bagaimana respon dari DLH Provinsi Jambi terkait kegiatan itu.

“Karena izinnya dikeluarkan provinsi dan rekomendasi izin lingkangan dari DLH Provinsi Jambi,” katanya.

Sebelumnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Jambi, Momon Sukmana Fitra menyebutkan, jika lokasi areal land clearing yang dilakukan oleh PT Sinar Anugerah Sukses (SAS) di wilayah Aur Kenali, Telanaipura itu tak sesuai dengan Perda Nomor 9 Tahun 2013, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033 pada Peta Rencana Pola Ruang RTRW Kota Jambi.

"Lokasi Land Clearing itu, sebagian berada dalam kawasan permukiman, sebagian Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan sempadan sungai. Bukan untuk pertambangan," kata Momon.

Lanjut Momon, berdasarkan Perda Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033 pada Peta Rencana Pola Ruang RTRW Kota Jambi, lokasi areal land clearing yang dilakukan oleh PT SAS sebagian berada dalam kawasan permukiman, sebagian Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan sempadan sungai.

"Perdanya memang tengah direvisi, tapi kawasan itu masih dilindungi sebagai kawasan pemukiman dan RTH," jelasnya.

junedi: ada perda yang dilanggar, soal rencana  stockpile pt sas                            jambi – persoalan rencana pembangunan stockpile batu bara milik pt sinar anugerah sukses (sas) masih bergema.
di mana malam tadi, puluhan rt di kawasan kelurahan aurkenali, kecamatan telanaipura, diundang dalam rangka menerima saran dan pendapat terkait rencana tersebut.
hanya saja memang, pertemuan di salah satu hotel di kota jambi ini, digelar secara tertutup.
di samping itu, anggota fraksi pdip dprd kota jambi, junedi singarimbun kembali mengungkapkan, ada perda dilanggar oleh pt sas yang sudah melakukan land clearing stockpile di kawasan aurduri.
baca juga:dewan singgung netralitas asn, pj walkot jambi sebut sudah sering diberi tahu
baca juga:pj wali kota jambi apresiasi capaian kafilah fasi kota jambi, berikut pernyataannya
"semuakan sudah ada aturannya. mengenai pt sas ini jelas ada perda yang dilanggar," jelas junedi.
ketua komisi ii dprd kota jambi ini menyebutkan, jika izin pt sas dikeluarkan oleh pemerintah provinsi jambi, artinya pemprov jambi lah yang berkomunikasi dengan pemkot jambi. karena lokasi stockpile itu berada di kota jambi.
"sampai sekarang belum ada duduk bersama antara pemprov dan pemkot jambi. apa urgensi untuk kota jambi kalau dipaksakan pembangunan stockpile batu bara itu," katanya.
lanjut junedi, berkenaan dengan pt sas ini, pemkot jambi dari awal memang menolak.
baca juga:profil firli bahuri mantan ketua kpk yang mengundurkan diri akibat dugaan pelanggaran kode etik
baca juga:diduga bunuh diri, aktor parasite lee sun kyun meninggal di usia 48 tahun
alasan menolak itu, tentu sudah ada kajian yang matang, tidak sekedar menolak.
kata dia, kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah sebelumnya, itu sudah didasarkan atas kajian peraturan daerah. 
pihaknya yang juga duduk di komisi ii dprd kota jambi telah meninjau ke lokasi rencana pembangunan stockpile dan pelabuhan. 
"kami melihat lokasinya sangat dekat dengan intake aurduri, ini tentunya bisa jadi masalah distribusi air bersih dikemudian hari," kata junedi. 
baca juga:cak imin singgung tetangga sebelah yang menyesal tak ikut koalisi perubahan
baca juga:jadwal pendaftaran ptps pemilu 2024, cek syarat dan jadwalnya
intake aur duri sebutnya, melayani pelanggan di tiga kecamatan, yaitu alam barajo, telanaipura dan kota baru.
"lebih kurang melayani 20 ribu pelanggan," katanya.
sebelumnya dinas lingkungan hidup (dlh) kota jambi sudah turun kelapangan untuk melihat dan melakukan evaluasi pada kegiatan yang dikerjakan pt sas tersebut.
“kami menurunkan tim pada kegiatan pt sas tersebut, dalam kajian kami ada beberapa hal terkait lingkungan yang tidak dilaksankan,” kata ardi, kepala dinas lingkungan hidup kota jambi.
baca juga:comeback hebat, manchester united menang 3-2 atas aston villa di old trafford
baca juga:pdip mendesak pemerintah segera angkat p3k jadi pns
dijelaskan ardi, yang pertama terkait sosialisasi kepada masyarakat yang tidak dilakukan pt sas, kemudian tidak ada pelaporan dokumen rencana pengelolaan lingkungan (rkl) dan rencana pengolahan lingkungan (rpl) kepada pemerintah kota jambi.
“mestinya kewajiban pt sas tersebut melakukan pelaporan setiap satu semester sekali. melaporkan kepada dlh kota jambi, dlh provinsi, camat dan lurah setempat,” katanya.
selain itu sebut ardi, ada kegiatan land clearing yang dilakukan pt sas, tetapi tidak mengikuti kaedah lingkungan yang berkelanjutan.
“sumber air tertutup salurannya karena proses land clearing. itu harus dikembalikan,” sebutnya.
baca juga:sah, kpk putuskan firli bahuri melanggar kode etik dan harus mengundurkan diri
baca juga: 9 penyebab kulit gatal yang tidak boleh disepelekan
“bagaimana evaluasi dari dlh provinsi jambi dengan dokumen yang mereka keluarkan. sanksi administrasi harusnya dari dlh provinsi jambi,” ujarnya.
dlh kota jambi sebut ardi, sifatnya menunggu dari kegiatan dan evaluasi dari provinsi.
“kami akan mengikuti ketentuan yang ada dalam dokumen amdalnya. dalam proses pelaksanaan, baik pra kontruksi dan kontruksi saat ini, mereka harus melakukan sesuai dengan komitmen yang ada di dokumen rkl-rpl,” jelasnya.
“dalam proses yang sudah dilakukan, mereka tidak melakukan pelaporan pelaksanaan kegiatan, yakni tidak memberitahukan atau sosialisasi pada masyarakat dan stakeholder yang ada,” tambahnya.
baca juga:dewas kpk putuskan nasib dugaan pelanggaran kode etik firli bahuri hari ini
baca juga:7 tips mencegah munculnya penuaan dini pada kulit 
pihaknya sebut ardi, tentunya menunggu bagaimana respon dari dlh provinsi jambi terkait kegiatan itu.
“karena izinnya dikeluarkan provinsi dan rekomendasi izin lingkangan dari dlh provinsi jambi,” katanya.
sebelumnya kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) kota jambi, momon sukmana fitra menyebutkan, jika lokasi areal land clearing yang dilakukan oleh pt sinar anugerah sukses (sas) di wilayah aur kenali, telanaipura itu tak sesuai dengan perda nomor 9 tahun 2013, tentang rencana tata ruang wilayah kota jambi tahun 2013-2033 pada peta rencana pola ruang rtrw kota jambi.
"lokasi land clearing itu, sebagian berada dalam kawasan permukiman, sebagian ruang terbuka hijau (rth) dan sempadan sungai. bukan untuk pertambangan," kata momon.
baca juga:waspada! 4 masalah kesehatan yang mengintai usai pesta natal,kelelahan salah satunya
baca juga:al nassr bungkam al ittihad 5-2, ronaldo puncaki top skor saudi pro league
lanjut momon, berdasarkan perda kota jambi nomor 9 tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah kota jambi tahun 2013-2033 pada peta rencana pola ruang rtrw kota jambi, lokasi areal land clearing yang dilakukan oleh pt sas sebagian berada dalam kawasan permukiman, sebagian ruang terbuka hijau (rth) dan sempadan sungai.
"perdanya memang tengah direvisi, tapi kawasan itu masih dilindungi sebagai kawasan pemukiman dan rth," jelasnya.
sebelumnya, ketua tim penanganan permasalahan pt sas, amirullah menjelaskan bahwa, dalam rapat bersama gubernur  jambi itu, bahwa pj walikota jambi tetap meminta agar pemprov jambi dapat meninjau kembali izin yang ada.
"izin bukan kita yang keluarkan. ibu pj minta agar izin ditinjau ulang, sesuai tidak dengan rt/rw. kalau tidak sesuai, berarti sudah dipastikan bukan menolak lagi. itu artinya tidak boleh dibangun di sana," tandasnya. (zen)