Pemprov Jambi Tanggapi Pandangan Fraksi DPRD, Soal Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024

JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi menyampaikan tanggapan atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi yang digelar di Gedung DPRD Jambi, Selasa (29/7).

Gubernur Jambi, Al Haris menyampaikan apresiasi atas capaian opini WTP ke-13 yang diraih Pemprov Jambi. 

“Capaian ini adalah buah kerja keras dan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Semoga ini memotivasi kita semua untuk terus meningkatkan kinerja,” ujar Al Haris.

Menanggapi pandangan Fraksi Demokrat, Gubernur menjelaskan bahwa Program PRO JAMBI merupakan pengembangan dari DUMISAKE, yang kini menyasar masyarakat pedesaan dan kelompok milenial serta Gen Z melalui pelatihan keterampilan kerja. Program ini juga mencakup insentif untuk Babinsa dan Bhabinkamtibmas, serta penyediaan kredit murah bagi petani, nelayan, dan pedagang pasar tradisional.

BACA JUGA:166 Pelamar Baru Tantang 131 Petahana

BACA JUGA:Selesai dalam Empat Bulan, Pengerjaan Pembangunan Jambatan Sari Bakti

Di bidang infrastruktur, Al Haris mengungkapkan bahwa pembangunan akan difokuskan pada potensi wilayah kabupaten/kota, dengan pendekatan inovatif untuk mengatasi keterbatasan anggaran. “Pembangunan jalan, irigasi, tanggul, dan infrastruktur lainnya akan tetap berjalan sesuai kewenangan, termasuk Jalan Padang Lamo,” jelasnya.

Terkait pendapatan daerah, Al Haris menyebutkan realisasi pendapatan 2024 secara nominal lebih tinggi dibanding 2023, namun secara persentase lebih rendah. Hal ini disebabkan belum diterimanya dividen PI 10 persen, serta tertundanya penyaluran DBH oleh pemerintah pusat.

Adapun realisasi belanja daerah 2024 mencapai Rp4,7 triliun atau 90,41 persen. Belanja untuk sektor pendidikan sebesar Rp1,24 triliun (88,07%), kesehatan Rp501,06 miliar (93,22%), dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan Rp280,58 miliar (91,17%).

Gubernur juga menegaskan komitmen Pemprov terhadap peningkatan kemantapan jalan provinsi, termasuk mendorong konektivitas wilayah melalui proyek strategis seperti Jalan Tol Jambi-Rengat dan jaringan rel kereta api Sumatera. Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas pemerintah dalam penanganan jalan nasional dan mitigasi bencana, seperti pembangunan penahan tebing di Lubuk Landai yang diusulkan ke BNPB.

Dalam bidang pendidikan, Al Haris menyampaikan bahwa target penambahan ruang kelas serta rehabilitasi sekolah telah masuk dalam Renstra Dinas Pendidikan 2025–2029. 

“Zonasi, distribusi guru, hingga pemerataan sarana dan prasarana sekolah juga menjadi bagian dari kebijakan pendidikan Provinsi,” katanya.

Sementara itu, realisasi pendapatan dari pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) melalui skema Build Operate Transfer (BOT) dan Kerjasama Pemanfaatan tercatat sebesar Rp2,14 miliar. Pengelolaan Hotel Ratu masih dilakukan oleh PT Jambi Sapta Manunggal Pratama hingga proses lelang pengelola baru selesai. (Enn)