APBDP Provinsi Jambi Belum Dibahas, Ketua DPRD: Batas Akhir Penetapan Bulan September

JAMBI – Hingga akhir Juli 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi belum memulai pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2025. Padahal, dokumen ini krusial untuk menyesuaikan arah kebijakan anggaran daerah dengan kondisi dan kebutuhan aktual pembangunan di Provinsi Jambi.

Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz, mengatakan bahwa pembahasan APBDP memang belum dilakukan secara resmi oleh lembaga legislatif. Ia menyebutkan, proses baru akan dimulai dalam waktu dekat sesuai dengan mekanisme internal dewan.

“Baru, baru mau dibahas,” ujar Hafiz Fattah.

Meskipun pembahasan belum dimulai, Hafiz memastikan bahwa DPRD akan tetap mematuhi batas waktu pembahasan yang telah ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan, yakni paling lambat akhir bulan September.

BACA JUGA:282 Titik dari Januari hingga Juli, Hotspot di Jambi Terus Bertambah

BACA JUGA:BREAKING NEWS : Helen Divonis Hukuman Seumur Hidup

“Jadi kita tetap memprosesnya sebelum berakhirnya. Batas akhirnya itu bulan September,” tegasnya.

Menurut Hafiz, belum adanya pembahasan APBDP disebabkan karena belum dilakukannya penjadwalan pembahasan melalui rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD. Ia menjelaskan bahwa seluruh agenda legislatif harus terlebih dahulu disusun dan ditetapkan melalui Bamus, sebelum bisa dibahas dalam rapat komisi maupun rapat paripurna.

“Belum (dijadwalkan, red), nanti kan di rapat Bamus dulu. Nanti di rapat Bamus lah ditentukan tanggal (pembahasan, red),” jelasnya.

Dokumen APBD Perubahan sendiri sangat penting untuk menyesuaikan anggaran daerah terhadap realisasi pendapatan dan belanja yang terjadi pada semester pertama tahun berjalan. Selain itu, APBDP juga mencerminkan kebutuhan mendesak pembangunan daerah, seperti penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), penyesuaian anggaran pendidikan dan kesehatan, serta respons terhadap dinamika ekonomi dan sosial masyarakat Jambi. (cr01/enn)