Menu MBG Disesuaikan dengan Potensi Lokal

JAKARTA - Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) dirancang dengan mengedepankan potensi lokal di masing-masing daerah, sehingga menu makanan yang disajikan dapat disesuaikan dengan ketersediaan bahan pangan setempat.

Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi PCO, Noudhy Valdryno, menjelaskan bahwa pendekatan ini dilakukan untuk memaksimalkan nilai gizi sekaligus mendukung perekonomian lokal.

"Jika suatu daerah dekat dengan laut, maka sumber protein utamanya bisa berasal dari ikan. Tinggal bagaimana pengolahannya agar memenuhi Angka Kecukupan Gizi (AKG) sesuai standar program MBG," kata Ryno dalam wawancara khusus di Jakarta, Kamis (7/8).

Contoh nyata pendekatan tersebut terlihat saat ia bersama Badan Gizi Nasional (BGN) memantau pelaksanaan program MBG di Nusa Tenggara Timur (NTT). Di wilayah itu, menu MBG didominasi olahan ikan karena ketersediaannya yang melimpah di daerah pesisir.

BACA JUGA:Pemerintah Siapkan Dana Kompensasi USD 70 Juta

BACA JUGA:Rp 9,5 M untuk Dukung Ketahanan Pangan Bungo

Menurut Ryno, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah akan dipantau langsung oleh tim dari BGN yang terdiri dari tiga orang, termasuk Kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan. Peran akuntan adalah memastikan seluruh pengeluaran dapur MBG dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Sementara itu, ahli gizi bertugas menghitung nilai gizi dari menu yang disajikan. Jika ditemukan kekurangan dalam AKG, maka menu tersebut bisa diubah berdasarkan diskusi dengan Kepala SPPG.

"Selain menghitung AKG, dampak dari MBG terhadap anak-anak penerima juga diperhatikan, mulai dari konsentrasi belajar, kesehatan, tinggi dan berat badan," ujar Ryno.

Seluruh aspek tersebut akan diperiksa secara berkala oleh dewan pakar gizi dari BGN guna memastikan bahwa program MBG benar-benar memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan.

Ryno menambahkan, pendekatan komprehensif ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong gerakan Merdeka Gizi, menjelang Hari Ulang Tahun Ke-80 Republik Indonesia. (*)