Gubernur Al Haris Dukung Reformasi Agraria, Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Pada kesempatan tersebut, Al Haris juga menyampaikan bahwa dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, terdapat empat isu strategis, salah satunya Produktivitas Ekonomi dan Ketimpangan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jambi sangat mengapresiasi dan mendukung menyukseskan Program Reforma Agraria, sebagai salah satu upaya untuk mengurangi ketimpangan/kesenjangan serta meningkatkan pemerataan pembangunan, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Melalui Gugus Tugas Reforma Agraria, kita memiliki forum kolaboratif yang kuat antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, dalam rapat koordinasi ini saya mengajak kita semua untuk: 1. Mengidentifikasi permasalahan agraria di setiap kabupaten/kota, merumuskan solusi inovatif dan strategis yang tepat sasaran, 2. Memperkuat koordinasi antara seluruh anggota Gugus Tugas, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, 3. Mendorong percepatan redistribusi tanah dan legalisasi aset. Melalui forum ini, mari jadikan tahun 2025 sebagai tahun percepatan Reforma Agraria di Provinsi Jambi. Kita harus memastikan bahwa setiap jengkal tanah dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat," ucapnya.

“Sebagai ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Jambi saya harus memastikan pada rapat ini bahwa program-program yang menjadi target nasional dan daerah apakah Reforma Agraria masih bisa dijalankan atau tidak kita reformasi lagi, kalau masih bisa kita lanjutkan ke tahun 2026. Artinya apa yang diharapkan kepada pemerintah oleh masyarakat untuk kepastian hukum hak-hak mereka terjamin, serta konflik-konflik lahan yang harus kita hindari yang harus kita jaga kepastian hukum bagi mereka hak-hak mereka untuk masyarakat termasuk juga aset-aset daerah yang belum terselesaikan, seperti sertifikat tanah,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi Humaidi, A.Ptnh.,M.M menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua yang hadir juga melalui daring vicom pada Rapat Koordinasi Awal Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Jambi Tahun 2025, dalam rangka mewujudkan amanat konsitusi tersebut untuk kesejahteraan masyarakat dalam penguasaan tanah yang lebih berkeadilan.

"Reforma Agraria bertujuan untuk penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah untuk kemakmuran rakyat Indonesia dengan melibatkan partisipasi aktif Masyarakat," ucapnya.

"GTRA menjadi jembatan antara masyarakat dan pihak terkait untuk penyelesaian konflik dan pengembangan potensi daerah melalui kolaborasi yang sinergis antara semua pihak, seperti BPN dan pemerintah daerah," lanjutnya.

 

 

 

Humaidi juga menambahkan bahwa GTRA Provinsi Jambi fokus pada kegiatan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan serta peningkatan kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat dengan menguatkan kolaborasi dan sinergi antara stakeholders terkait. (enn)