Gedung DPRD Provinsi Jambi Dirusak, Nasroel Yasir: Dewan Tetap Harus Ngantor, Penuhi Kewajiban

Reporter: Jennifer Agustia |

Editor: Jennifer Agustia |

Minggu , 31 Aug 2025 - 20:14

RUSAK: Gedung DPRD Provinsi Jambi, dipasangi garis polisi usai dirusak massa pendemo.-JAILANI/JAMBI INDEPENDENT-Jambi Independent

Tak hanya itu, dia menilai DPRD harus tetap masuk ke kantor meskipun kondisi kantor ada bagian yang rusak. Dewan harus tetap penuhi kewajiban.

“Sampai kapan menghindari, kerjo jalan terus dak boleh menghindari, kalau tidak ngantor bagaimana mau menyerap aspirasi rakyat,” ungkapnya.

Nasroel menyampaikan, DPRD ke depannya harus menghadapi dan mendengarkan masyarakat maupun mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi.

“Dewan tidak usah takut berkantor sebagaimana biasa, kalau ada demo hadapi, jangan hanya bersembunyi,” katanya.

“Hadapi dan dengar aspirasi rakyat, jangan seperti main kucing kuningan. Bertanggung jawablah, dulu waktu Pileg butuh rakyat,” tambahnya.

Nasroel juga menyampaikan keprihatinan akibat beberapa fasilitas umum yang hancur akibat amukan massa di saat menyuarakan aspirasi.

“Yang kita sesalkan jangan merusak fasilitas, kalau rusak lah dianggarkan pula, pakai duit rakyat jugo,” ucapnya.

Sementara itu, masyarakat mempertanyakan, total pendapatan anggota dewan, dengan kontribusinya kepada masyarakat. Berdasarkan informasi yang dihimpun, gaji dan tunjangan pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Aturan tersebut mencakup honorarium, gaji, penghasilan, uang kehormatan, tunjangan, hingga penghargaan dan hak-hak lainnya.

Berdasarkan regulasi itu, penghasilan anggota DPRD terdiri dari sejumlah komponen, termasuk uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, serta tunjangan reses. Selain itu, mereka juga menerima tunjangan komunikasi intensif, perumahan, dan transportasi.

Uang representasi diberikan setiap bulan dengan besaran berbeda sesuai kedudukan. Ketua DPRD provinsi mendapat uang representasi setara gaji pokok gubernur, sementara Ketua DPRD kabupaten/kota setara dengan gaji pokok bupati atau wali kota. Adapun wakil ketua memperoleh 80 persen dari ketua, sedangkan anggota DPRD menerima 75 persen dari ketua DPRD di tingkat masing-masing.

Adapun salah satu rincian penghasilan anggota DPRD mencakup uang representasi Rp1,57 juta, tunjangan keluarga Rp220 ribu, tunjangan beras Rp289 ribu, uang paket Rp157 ribu, tunjangan jabatan Rp2,28 juta, tunjangan alat kelengkapan Rp91 ribu, tunjangan reses Rp2,62 juta, tunjangan perumahan Rp12 juta, tunjangan komunikasi intensif Rp10,5 juta, dan tunjangan transportasi Rp12 juta.

Meski demikian, besaran tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah.

Jika seluruh komponen dijumlahkan, gaji yang diterima anggota DPRD per bulan berkisar Rp 36 juta hingga Rp 45 juta, dengan perbedaan gaji pokok antara anggota dan pimpinan DPRD sekitar Rp 4–5 juta. Jumlah itu sudah termasuk potongan pajak penghasilan (PPh 21) sebesar 15 persen yang ditanggung APBD. (cr01/enn)

gedung dprd provinsi jambi dirusak, nasroel yasir: dewan tetap harus ngantor, penuhi kewajiban                            jambi- aksi unjuk rasa di kantor dprd provinsi jambi, yang berlangsung jumat (29/8) hingga sabtu (30/8) dini hari, menyebabkan kerugian yang tak sedikit. massa yang merusak pagar, kaca serta, ornament kantor dprd provinsi jambi lainnya, telah menyebabkan kerugian tak kurang dari rp 2,6 miliar.
pantauan di lapangan pada sabtu sore, 30 agustus 2025, puing-puing masih berserakan di lokasi. 
adapun, pecahan kaca tampak menumpuk di halaman gedung. garis polisi masih melingkari area yang terbakar. dinding gedung serta pagar penuh dengan coretan bernada cacian, sebagian ditujukan kepada aparat kepolisian maupun anggota dewan.
ketua dprd provinsi jambi, m hafiz fattah, membenarkan laporan soal nilai kerugian tersebut. 
baca juga:dpr cabut kebijakan besaran tunjangan, moratorium kunker ke luar negeri
baca juga:lima anggota dpr ri diberhentikan, jadi pemantik kemarahan rakyat indonesia 
“sekitar rp 2,6 miliar, berdasarkan laporan sekwan kepada kami,” kata hafiz, sabtu, (30/8).
ia menyampaikan belasungkawa atas jatuhnya korban dalam aksi ricuh itu. hafiz meminta masyarakat tetap menjaga situasi jambi agar tidak semakin memanas. 
“kita tidak ingin ada korban lagi di jambi,” katanya.
hafiz mengaku dirinya dan sejumlah anggota dewan sebenarnya sudah bersiap menemui massa aksi di gedung dewan. namun, rencana itu urung dilakukan setelah situasi berubah ricuh. 
“dari awal saya bersama kawan dprd sudah siap menemui masa, sudah berada di gedung dprd kemaren,” ujarnya.
sementara itu, dengan rusaknya fasilitas gedung dprd provinsi jambi, dikhawatirkan akan mengganggu kinerja, apalagi saat ini tengah dilakukan pembahasan anggaran perubahan tahun 2025.
menanggapi hal itu, pengamat kebijakan publik provinsi jambi, nasroel yasir menilai bahwa kondisi tersebut merupakan keresahan masyarakat yang selama ini aspirasi mereka tidak di dengar. 
“berani minta suara rakyat, harus berani hadapi rakyat, begitulah ibarat. gentleman bae lah,” kata nasroel. 
tak hanya itu, dia menilai dprd harus tetap masuk ke kantor meskipun kondisi kantor ada bagian yang rusak. dewan harus tetap penuhi kewajiban. 
“sampai kapan menghindari, kerjo jalan terus dak boleh menghindari, kalau tidak ngantor bagaimana mau menyerap aspirasi rakyat,” ungkapnya. 
nasroel menyampaikan, dprd ke depannya harus menghadapi dan mendengarkan masyarakat maupun mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi.
“dewan tidak usah takut berkantor sebagaimana biasa, kalau ada demo hadapi, jangan hanya bersembunyi,” katanya. 
“hadapi dan dengar aspirasi rakyat, jangan seperti main kucing kuningan. bertanggung jawablah, dulu waktu pileg butuh rakyat,” tambahnya. 
nasroel juga menyampaikan keprihatinan akibat beberapa fasilitas umum yang hancur akibat amukan massa di saat menyuarakan aspirasi. 
“yang kita sesalkan jangan merusak fasilitas, kalau rusak lah dianggarkan pula, pakai duit rakyat jugo,” ucapnya. 
sementara itu, masyarakat mempertanyakan, total pendapatan anggota dewan, dengan kontribusinya kepada masyarakat. berdasarkan informasi yang dihimpun, gaji dan tunjangan pimpinan serta anggota dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) diatur melalui peraturan pemerintah (pp) nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dprd. aturan tersebut mencakup honorarium, gaji, penghasilan, uang kehormatan, tunjangan, hingga penghargaan dan hak-hak lainnya.
berdasarkan regulasi itu, penghasilan anggota dprd terdiri dari sejumlah komponen, termasuk uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, serta tunjangan reses. selain itu, mereka juga menerima tunjangan komunikasi intensif, perumahan, dan transportasi.
uang representasi diberikan setiap bulan dengan besaran berbeda sesuai kedudukan. ketua dprd provinsi mendapat uang representasi setara gaji pokok gubernur, sementara ketua dprd kabupaten/kota setara dengan gaji pokok bupati atau wali kota. adapun wakil ketua memperoleh 80 persen dari ketua, sedangkan anggota dprd menerima 75 persen dari ketua dprd di tingkat masing-masing.
adapun salah satu rincian penghasilan anggota dprd mencakup uang representasi rp1,57 juta, tunjangan keluarga rp220 ribu, tunjangan beras rp289 ribu, uang paket rp157 ribu, tunjangan jabatan rp2,28 juta, tunjangan alat kelengkapan rp91 ribu, tunjangan reses rp2,62 juta, tunjangan perumahan rp12 juta, tunjangan komunikasi intensif rp10,5 juta, dan tunjangan transportasi rp12 juta.
meski demikian, besaran tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan disesuaikan dengan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) masing-masing daerah.
jika seluruh komponen dijumlahkan, gaji yang diterima anggota dprd per bulan berkisar rp 36 juta hingga rp 45 juta, dengan perbedaan gaji pokok antara anggota dan pimpinan dprd sekitar rp 4–5 juta. jumlah itu sudah termasuk potongan pajak penghasilan (pph 21) sebesar 15 persen yang ditanggung apbd. (cr01/enn)