Warga Ajukan Uji Materi Kolom Agama di KTP

Reporter: Antara |

Editor: Jennifer Agustia |

Kamis , 04 Sep 2025 - 19:03

MK: Warga mengajukan uji materi mengenai kolom agama di KTP ke MK.-Ist/Jambi Independent-Jambi Independent

Menurutnya, keberadaan kolom agama di KTP dan KK justru memungkinkan negara, secara langsung atau tidak langsung, menjadi aktor yang memicu ancaman terhadap hak hidup warga.

Dalam petitumnya, Taufik memohon MK menyatakan kedua pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang kata “agama” dan “kepercayaan” tidak dihapus dari KTP dan KK.

Ini berbeda dari Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016, yang hanya menyatakan pasal-pasal tersebut inkonstitusional secara bersyarat jika tidak memasukkan “kepercayaan” sebagai opsi.

Sidang pemeriksaan pendahuluan pada 3 September 2025 dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.

Hakim Guntur mempertanyakan fokus gugatan Taufik, khususnya soal kolom agama di KK.

“Pemohon menguraikan ancaman sweeping KTP, tapi tidak menjelaskan alasan menghapus kolom agama dari KK. Fokuskan pada Pasal 64 saja untuk menunjukkan itikad baik, agar tidak dianggap menghilangkan agama dan kepercayaan,” ujar Guntur, merujuk pada sweeping yang lebih terkait KTP.

Hakim juga menyarankan Taufik menyusun permohonan sesuai Peraturan MK Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Pengujian Undang-Undang, untuk memperkuat argumen hukumnya.

Sidang ditunda untuk memberikan waktu kepada pemohon memperbaiki permohonan.

Diektahui, ini bukan kali pertama kolom agama di KTP digugat. Pada 2024, Teguh Sugiharto, kuasa Taufik, juga mewakili Raymond Kamil dan Indra Syahputra dalam Perkara Nomor 146/PUU-XXII/2024, yang meminta penghapusan kolom agama di KTP dan KK.

Namun, MK menolak permohonan tersebut, dengan pertimbangan bahwa menyatakan agama atau kepercayaan adalah keniscayaan sesuai Pancasila dan UUD 1945. (*)

warga ajukan uji materi kolom agama di ktp                            jakarta - seorang warga negara indonesia, taufik umar, mengguncang wacana publik dengan mengajukan permohonan pengujian materiil pasal 61 ayat (1) dan pasal 64 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan (uu adminduk) ke mahkamah konstitusi (mk).
dalam perkara nomor 155/puu-xxiii/2025, taufik mempersoalkan keberadaan kolom agama di kartu tanda penduduk (ktp) dan kartu keluarga (kk), yang dianggap meningkatkan risiko diskriminasi dan ancaman terhadap hak hidup.
permohonan ini menyoroti pengalaman traumatis taufik saat konflik poso, di mana sweeping ktp berbasis agama memicu bahaya nyata.
taufik umar, melalui kuasanya teguh sugiharto, menyampaikan bahwa kolom agama di ktp dan kk dapat membahayakan keselamatan warga, terutama di tengah situasi konflik atau kerusuhan.
baca juga:menag nasaruddin umar minta maaf atas ucapan tentang guru yang ramai di media sosial
baca juga:kompol cosmas menangis usai dipecat 
“dokumen publik seperti ktp yang bisa diakses umum rawan memicu ancaman terhadap hak hidup, minimal diskriminasi,” ujarnya dalam sidang pemeriksaan pendahuluan daring di ruang sidang mk, jakarta, pada rabu (3/9).
taufik mengaku menjadi korban sweeping ktp selama konflik poso beberapa waktu lalu. ia menyaksikan banyak orang terluka hanya karena status agama yang tercantum di ktp mereka, tanpa kesempatan untuk menyembunyikan identitas demi keamanan.
“saya tahu banyak yang terluka karena status agama di ktp saat sweeping. tidak ada ruang untuk white lie karena ktp dianggap kebenaran untuk membedakan kawan atau lawan,” ujarnya.
menurut taufik, keberadaan kolom agama tidak hanya membahayakan selama kerusuhan, tetapi juga berpotensi memicu diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari.
pengalamannya di poso menjadi bukti nyata bahwa data agama di dokumen resmi dapat disalahgunakan, terutama di tengah situasi sosial yang sensitif.
gugatan taufik menargetkan dua pasal dalam uu adminduk. pertama, pasal 61 ayat (1): berbunyi, “kk memuat keterangan mengenai nomor kk, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, nik, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.” 
kedua pasal 64 ayat (1): berbunyi, “ktp-el mencantumkan gambar lambang garuda pancasila dan peta wilayah negara kesatuan republik indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu nik, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan ktp-el, dan tandatangan pemilik ktp-el.”
taufik berargumen bahwa pasal-pasal ini bertentangan dengan pasal 28i ayat (1) uud 1945, yang menjamin hak hidup dan perlindungan dari diskriminasi, serta pasal 28i ayat (4), yang mewajibkan negara melindungi, memajukan, dan memenuhi hak asasi manusia.
menurutnya, keberadaan kolom agama di ktp dan kk justru memungkinkan negara, secara langsung atau tidak langsung, menjadi aktor yang memicu ancaman terhadap hak hidup warga.
dalam petitumnya, taufik memohon mk menyatakan kedua pasal tersebut bertentangan dengan uud 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang kata “agama” dan “kepercayaan” tidak dihapus dari ktp dan kk.
ini berbeda dari putusan mk nomor 97/puu-xiv/2016, yang hanya menyatakan pasal-pasal tersebut inkonstitusional secara bersyarat jika tidak memasukkan “kepercayaan” sebagai opsi.
sidang pemeriksaan pendahuluan pada 3 september 2025 dipimpin oleh ketua mk suhartoyo, didampingi hakim konstitusi daniel yusmic p. foekh dan m. guntur hamzah.
hakim guntur mempertanyakan fokus gugatan taufik, khususnya soal kolom agama di kk. 
“pemohon menguraikan ancaman sweeping ktp, tapi tidak menjelaskan alasan menghapus kolom agama dari kk. fokuskan pada pasal 64 saja untuk menunjukkan itikad baik, agar tidak dianggap menghilangkan agama dan kepercayaan,” ujar guntur, merujuk pada sweeping yang lebih terkait ktp.
hakim juga menyarankan taufik menyusun permohonan sesuai peraturan mk nomor 7 tahun 2025 tentang tata beracara pengujian undang-undang, untuk memperkuat argumen hukumnya.
sidang ditunda untuk memberikan waktu kepada pemohon memperbaiki permohonan.
diektahui, ini bukan kali pertama kolom agama di ktp digugat. pada 2024, teguh sugiharto, kuasa taufik, juga mewakili raymond kamil dan indra syahputra dalam perkara nomor 146/puu-xxii/2024, yang meminta penghapusan kolom agama di ktp dan kk.
namun, mk menolak permohonan tersebut, dengan pertimbangan bahwa menyatakan agama atau kepercayaan adalah keniscayaan sesuai pancasila dan uud 1945. (*)