Kepala BGN Angkat Bicara, Soal Rendahnya Serapan Anggaran

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap alasan rendahnya serapan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025 yang baru mencapai Rp 13,2 triliun atau sekitar 18,6 persen. Sementara total pagu Rp 71 triliun.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan serapan anggaran sangat ditentukan oleh jumlah dapur produksi makanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi.

“Mesin penyerapan anggaran MBG adalah jumlah SPPG. Satu unit SPPG yang berjalan sehari bisa menyerap Rp1 miliar,” ujar Dadan.

Sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, program prioritas Kabinet Merah Putih ini menghadapi sejumlah kendala. Hingga September, BGN berhasil membangun 7.453 SPPG yang menjangkau 22 juta penerima manfaat, melampaui target 7.000 unit. Namun, jumlah tersebut masih jauh dari target akhir tahun sebanyak 33.000 unit untuk 82,9 juta penerima.

BACA JUGA:Antonius Kosasih Dituntut 10 Tahun Penjara

BACA JUGA:Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi Teguran Tertulis

BGN mencatat beberapa faktor utama penyebab lambatnya serapan. Seperti kurangnya keyakinan stakeholder pada fase awal membuat pembangunan SPPG berjalan lambat. Kemudian kendala lahan dan koordinasi dengan pemda, di mana 260 daerah belum mengusulkan lahan hingga Juni 2025. Selanjutnya implementasi bertahap dan keterbatasan infrastruktur, karena sebagian besar SPPG masih mengandalkan kemitraan swasta dan komunitas. Serta monitoring dan transparansi, yang dinilai belum optimal sehingga perbaikan baru terlihat di paruh kedua 2025.

BGN menargetkan lonjakan serapan pada akhir tahun. Per September, target 14.000 SPPG untuk 42 juta penerima dengan serapan Rp 37,8 triliun. Pada Oktober, target meningkat menjadi 21.000 SPPG untuk 63 juta penerima (Rp 59,5 triliun), dan pada November–Desember diharapkan 31.000 SPPG aktif dengan serapan Rp 20 triliun per bulan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyoroti rendahnya realisasi MBG dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI. Ia menilai serapan anggaran “jelek” meski Kemenkeu telah melakukan monitoring.

“Saya paksa sistem bekerja,” kata Purbaya, seraya menantang BGN untuk rutin menggelar konferensi pers bulanan terkait progres program.

Meski menghadapi hambatan, BGN menyebut program tetap memberi dampak positif. Di sejumlah sekolah uji coba, kehadiran siswa meningkat hingga 100 persen. Program MBG juga memunculkan efek berganda berupa lapangan kerja baru di desa-desa yang menjadi lokasi SPPG. (*)