Puan Maharani Sebut Pemilu Masih Jauh, Soal Dukungan Pemerintahan Dua Periode

JAKARTA – Ketua DPR RI sekaligus tokoh PDIP, Puan Maharani, menegaskan bahwa pemilihan umum masih cukup lama untuk dilaksanakan, menanggapi instruksi Presiden Joko Widodo kepada relawannya agar mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam melanjutkan pemerintahan selama dua periode serta maju kembali pada Pilpres 2029.

Menurut Puan, saat ini Prabowo Subianto sebagai Presiden dan Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden baru menjalani masa jabatan kurang dari satu tahun.

Oleh sebab itu, dia menilai fokus utama sebaiknya tetap pada kinerja pemerintah dan semangat gotong-royong dalam membangun bangsa dan negara.

"Pemilu masih jauh," ujar Puan usai memimpin rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk bekerja sama demi kemajuan negara.

BACA JUGA:Ditolak Keluarga Saat Bawa Jenazah Bayi, Pasutri Tunawisma Akhirnya Dibantu Polisi

BACA JUGA:ABK Asal Tangkit Jatuh ke Sungai Batanghari, Basarnas Jambi Lakukan Pencarian Intensif Pakai Drone

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah meminta para relawan untuk mendukung pemerintahan pasangan Prabowo–Gibran agar dapat melanjutkan dua periode kepemimpinan.

Pernyataan tersebut juga menguatkan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Relawan Bara Jokowi Presiden (Bara JP), Willem Frans Ansanay.

"Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk mendukung pemerintahan Pak Prabowo–Gibran selama dua periode," kata Jokowi saat menghadiri acara di Solo.

Namun, Jokowi tidak memberikan keterangan lebih jauh terkait kemungkinan pencalonan kembali pasangan tersebut pada Pilpres 2029.

BACA JUGA:Peran “Juru Simpan” dalam Skema Penyelewengan Kuota Haji

BACA JUGA:Memudahkan Penerbitan Akta Kematian: Pemkab Sarolangun Luncurkan Aplikasi

Sementara itu, perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menegaskan pentingnya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Umum yang harus segera dilakukan.

Menurut Perludem, pembahasan RUU ini krusial sebagai langkah memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia.

 

Direktur Eksekutif Perludem, Heroik Mutaqin Pratama, mengatakan bahwa meskipun RUU Pemilu sudah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025, hingga kini belum juga dibahas secara serius. "RUU Pemilu perlu segera dibahas," ujarnya di Padang.

 

Heroik menyampaikan bahwa dalam proses legislasi, RUU Pemilu akan dibahas di Komisi II DPR, namun Perludem berharap pemerintah dapat mengusulkan RUU tersebut agar pembahasan bisa berjalan lebih cepat dan efektif.

BACA JUGA:Menkeu Purbaya Minta Marketplace Hentikan Penjualan Rokok Ilegal Secepatnya

BACA JUGA:Pertamina Pastikan Kualitas BBM dan LPG Aman di Jambi dan Wilayah Sumbagsel

Ia menambahkan, usulan dari pemerintah memungkinkan pembentukan tim khusus independen yang akan menyiapkan naskah akademik secara objektif.

 

Menurutnya, tim khusus seperti itu penting karena Undang-Undang Pemilu sangat berkaitan dengan kompetisi politik yang kerap menimbulkan bias. "Tim khusus ini akan lebih objektif," jelas Heroik.

 

Selain itu, ia menekankan pentingnya partisipasi publik secara luas dalam proses pembahasan RUU Pemilu.

Hal ini bertujuan agar rancangan undang-undang ini tidak hanya mengakomodasi kepentingan partai politik, tetapi juga meningkatkan kualitas demokrasi secara menyeluruh.

BACA JUGA:Paparan Bahan Kimia Plastik Dapat Berdampak Serius pada Kesehatan Anak-anak

BACA JUGA:Wali Kota Jambi Dorong Akurasi Data Kemiskinan Lewat Sistem ATASEE

"Warga berhak mengetahui apa yang diusulkan dalam desain pemilu ke depan," tambahnya.