PDIP Dorong Petani Berdikari, Hadapi Tantangan Pangan Nasional

JAKARTA - DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan pentingnya kebangkitan petani untuk mencapai kedaulatan pangan nasional.

Ketua Bidang Pertanian dan Pangan DPP PDIP sekaligus anggota Komisi V DPR RI Sadarestuwati dalam "Seminar Nasional Bumi Lestari, Petani Berdikari, Kembali ke Sawah, Menyemai Masa Depan" di Jakarta, Rabu menyebut petani adalah kaum marhaen sejati yang menjadi penyangga tatanan negara.

“Petani bekerja tanpa henti menghadapi risiko gagal panen, harga rendah, dan perubahan iklim,” ujarnya.

Dalam acara yang dibuat untuk memeringati Hari Tani Nasional ini dia menekankan tantangan iklim global menuntut petani beradaptasi dengan teknologi.

BACA JUGA:Trump dan Pemimpin Dunia Sepakat Akhiri Perang Gaza

BACA JUGA:Emak-Emak Mandiri

Menurutnya, jika dahulu petani mengandalkan tanda alam, kini mereka harus memanfaatkan data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika serta teknologi digital untuk menentukan pola tanam.

Sadarestuwati juga menyoroti kemandirian pangan dengan mengutamakan varietas lokal. Ia mengkritik impor benih padi dan menekankan perlunya riset untuk mengembangkan varietas unggul dalam negeri.

“Kita jangan mati di lumbung pangan sendiri,” katanya.

Menurut dia, kader PDIP juga terlibat dalam penelitian pertanian, seperti pengembangan singkong NSP dan cabai NSP. Hal itu dianggap bukti kontribusi partai terhadap kemandirian pangan bangsa.

Dalam kesempatan itu, ia membacakan rekomendasi Rakernas V Bidang Pertanian dan Pangan PDIP. Poin utama mencakup diversifikasi pangan lokal, riset dan inovasi pertanian, perlindungan lahan produktif dari alih fungsi, akses pembiayaan yang berpihak pada petani, serta hilirisasi pangan melalui teknologi pengolahan.

Selain itu, rekomendasi menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur pertanian yang terintegrasi, sinergi kebijakan pusat dan daerah, serta penerapan bea masuk untuk impor pangan guna melindungi produk lokal dan mendukung riset serta inovasi nasional.

Isu harga gabah dan beras juga menjadi sorotan. Dua menyebut Pemerintah telah menetapkan harga pembelian gabah Rp6.500 per kilogram dan harga eceran tertinggi beras Rp12.500 per kilogram. Menurut Sadarestuwati, kebijakan itu berisiko merugikan petani karena hasil panen musim hujan tidak mencapai rendemen optimal.

Dia menegaskan, arah perjuangan partai adalah menjadikan petani subjek pembangunan.