Pemerintah Tak Ikut Campur Dualisme PPP, Menkum Tegaskan Hanya Menilai Keabsahan Dokumen

JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pemerintah tak akan ikut campur dalam dualisme Partai Persatuan Pembangunan (PPP).Ia menjelaskan bahwa pemerintah hanya menilai keabsahan dokumen kepengurusan PPP yang nantinya diajukan ke Kementerian Hukum.

Ia menegaskan pemerintah akan berpedoman pada aturan yang berlaku. "Ya kan kita patokannya ada di anggaran dasar anggaran rumah tangga, nanti akan kita lihat aja siapa yang memenuhi sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Selasa, 30 September 2025.

Politisi Partai Gerindra ini mengatakan pihaknya akan mengesahkan partai yang telah sesuai dengan AD/ART. "Apakah sudah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Siapa yang sesuai itu yang akan kita sahkan ya," ujar dia.

BACA JUGA:Self Control Era Digital, demi Masa Depan Lebih Baik

BACA JUGA:Self Control Era Digital, demi Masa Depan Lebih Baik

Ia meminta agar polemik dualisme itu diselesaikan secara internal. "Saya sih berharap mudah-mudahan bisa itu diselesaikan secara internal gitu,” tuturnya.

Diketahui, Muktamar X PPP 2025 menghasilkan dua ketua umum yang saling mengklaim diri menang secara aklamasi. Dua nama yang mengklaim sebagai ketua umum terpilih adalah Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto.

Keduanya mengaku terpilih secara aklamasi dan mengklaim kepemimpinan yang sah sesuai AD/ART PPP.

Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Profesor Lili Romli, menilai bahwa dualisme ini berpotensi mengganggu konsolidasi partai dan elektabilitas PPP ke depan.

"Konflik internal PPP dalam muktamar X terjadi dalam pemilihan ketua umum PPP sehingga melahirkan dualisme kepemimpinan. Masing masing kubu bertahan dan mengklaim sebagai ketua umum," kata Prof. Lili saat dikonfirmasi, Senin 29 September 2025

Perseteruan ini juga tak lepas dari hasil Pemilu 2024 yang menyatakan PPP tidak lolos ke Senayan. Kondisi tersebut dijadikan dasar oleh kubu Agus Suparmanto untuk menolak kepemimpinan Mardiono.

"Bagi pendukung Agus, kepemimpinan Mardiono dianggap gagal karena PPP tidak lolos ke Senayan. Oleh karena itu tidak boleh memimpin PPP karena ia sudah kehilangan legitimasi untuk memimpin lagi," ujarnya.

Namun, kubu Mardiono memiliki pandangan berbeda. Mereka menilai kegagalan PPP bukan semata tanggung jawab satu orang.

"Sementara bagi para pendukung Mardiono, kegagalan PPP tersebut bukan kegagalan memimpin tapi bersifat kolektif. Kelompok ini juga menolak PPP dipimpin dari pihak eksternal, mestinya harus mendukung pemimpin dari internal PPP," ucapnya.