TPP ASN Tebo Terancam Tak Dibayar, Dampak Efesiensi Anggaran Rp 300 Miliar

Pemkab menyerahan SK Bupati Tebo tentang pengangkatan PPPK formasi tahun 2024. Sementara akibat efesiensi anggaran, TPP ASN Tebo terancam tak dibayar. -Ist/Jambi Independent-Jambi Independent

MUARATEBO – Kabupaten Tebo dipastikan tidak bisa melaksanakan pembangunan fisik pada 2026 mendatang. Hal ini imbas dari kebijakan efisiensi anggaran yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo hingga lebih dari Rp300 miliar.

Kondisi tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Tebo, Agus Rubiyanto, dalam pertemuan bersama pimpinan dan anggota DPRD Tebo. 

Pertemuan berlangsung di Ruang Makan VIP Rumah Dinas Bupati Tebo, dihadiri Wakil Bupati Nazar Efendi, Penjabat Sekda Tebo Sindi, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Dengan kondisi efisiensi anggaran sebesar ini, kita terpaksa meniadakan pembangunan fisik. Selain itu, TPP ASN juga tidak bisa lagi dibayarkan,” ungkap Bupati Agus.

BACA JUGA:Percepat Atasi Anak Belum Punya Kewarganegaraan

BACA JUGA:PPP Jabar Apresiasi Pemerintah Sikapi Polemik Internal Partai

Ia menjelaskan, penghapusan pembangunan fisik akan berdampak besar pada masyarakat, mengingat kebutuhan infrastruktur di Kabupaten Tebo masih sangat tinggi.

Tak hanya itu, kebijakan efisiensi juga berpotensi memengaruhi kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) karena Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) mereka kemungkinan ditiadakan.

"Tidak menutup kemungkinan lebih parah lagi, TPP ASN juga terancam dihapuskan,” tegas Agus.

Kondisi ini menjadi pukulan berat bagi Pemkab Tebo. Di satu sisi, daerah masih membutuhkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan.

Di sisi lain, ASN yang selama ini mengandalkan TPP untuk menambah kesejahteraan juga harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk.(wan/ira)

 

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan