Segera Siapkan Regulasi Khusus, Wali Kota Jambi Soroti Antrean Panjang di SPBU

Jambi – Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU dalam wilayah Kota Jambi belakangan ini menjadi sorotan serius Pemerintah Kota.

Kondisi tersebut dinilai mulai mengganggu kelancaran lalu lintas dan aktivitas masyarakat di berbagai titik kota.

Menanggapi hal ini, Wali Kota Jambi, Dr dr H Maulana, MKM menyatakan bahwa, pemerintah kota telah melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina sebagai penyedia BBM, khususnya jenis solar bersubsidi yang menjadi pemicu antrean kendaraan, terutama kendaraan besar.

"Kuota solar itu ditetapkan oleh Pertamina. Dari hasil koordinasi kami, kuotanya sebenarnya tidak berubah. Hanya saja saat ini terjadi peningkatan distribusi sekitar 5 persen akibat tingginya permintaan," jelas Maulana saat diwawancarai, Rabu (1/10).

BACA JUGA:Pemkot Jambi Dukung Ketahanan Pangan Lewat Penanaman Cabai dan Bantuan Alsintan Rp 3,8 Miliar

BACA JUGA:Hari Ini Pelantikan Pejabat Pemkot Jambi

Ia menjelaskan bahwa, peningkatan kebutuhan ini disebabkan oleh tingginya aktivitas sektor transportasi dan usaha lainnya yang bergantung pada bahan bakar solar.

Namun, hal tersebut ternyata menimbulkan dampak lanjutan berupa kemacetan di sekitar SPBU, yang turut mengganggu ketertiban dan kenyamanan warga.

“Kami mulai menerima banyak laporan dari masyarakat terkait antrean kendaraan, khususnya truk dan kendaraan besar yang menimbulkan kemacetan. Ini tentu mengganggu aktivitas ekonomi dan sosial lainnya,” tambah Maulana.

Melihat kondisi ini, Pemkot Jambi dalam waktu dekat akan menyiapkan langkah regulatif guna mengurai kemacetan yang diakibatkan antrean SPBU.

Salah satunya adalah pembatasan kendaraan besar masuk ke dalam kota, khususnya yang tidak memiliki sistem barcode atau belum terdata dalam sistem distribusi BBM subsidi.

“Kami ingin memastikan distribusi BBM ini tepat sasaran dan tidak menimbulkan gangguan baru di dalam kota,” kata dia.

“Maka akan ada pengaturan ulang untuk kendaraan besar. Wilayah kota harus tetap tertib dan lancar,” tegasnya.

Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi solusi jangka pendek sambil menunggu penyesuaian lebih lanjut dari pihak terkait dalam hal kuota dan pengawasan distribusi BBM bersubsidi. (zen/enn)