KPU Kabupaten Cirebon Tetapkan 1,79 Juta Daftar Pemilih Berkelanjutan

CIREBON - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, telah menetapkan sebanyak 1,79 juta pemilih berkelanjutan yang terdiri atas 901.580 pemilih laki-laki dan 888.954 pemilih perempuan hasil rekapitulasi pada triwulan III-2025.

“Penetapan tersebut disahkan melalui rapat pleno terbuka rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB), pada Kamis (2/10),” kata Ketua KPU Kabupaten Cirebon Esya Karnia Puspawati dalam keterangannya di Cirebon, Sabtu.

Ia mengatakan kegiatan rapat pleno PDPB, merupakan langkah berkelanjutan untuk menjaga data pemilih di Kabupaten Cirebon agar tetap akurat dan mutakhir yang dapat dipakai pada tahapan pemilu berikutnya.

Esya menyampaikan data yang dihimpun tersebut mencakup 40 kecamatan, serta 424 desa dan kelurahan di wilayah Kabupaten Cirebon.

BACA JUGA:KPU: Pemilih Baru di Kendari Tambah 13.535 Orang, Per September 2025

BACA JUGA: 137 Orang Dibebaskan Otoritas Israel, Tergabung dalam Misi Global Sumud Flotilla

KPU Kabupaten Cirebon, kata dia, secara rutin melakukan pencocokan dan penelitian terbatas (coktas) di lapangan sebagai bentuk verifikasi data sebelum ditetapkan secara resmi.

“Program ini menjadi upaya konkret KPU dalam memastikan seluruh warga yang memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih aktif,” katanya.

Dari hasil coktas, lanjut dia, masih ditemukan sejumlah warga yang belum melaporkan akta kematian anggota keluarganya. 

Menurutnya, kondisi ini menjadi kendala karena tanpa dokumen pendukung, nama tersebut belum bisa dihapus dari daftar pemilih.

Ia menilai keakuratan data pemilih sangat bergantung pada kesadaran masyarakat dalam melengkapi administrasi kependudukan, baik terkait kematian maupun perpindahan penduduk.

“Kami mengajak seluruh pihak untuk membantu menyebarkan informasi, serta mendorong masyarakat agar segera melaporkan akta kematian anggota keluarganya,” ujarnya.

Esya menegaskan validitas data pemilih berdampak langsung, terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu dan efisiensi penggunaan anggaran. 

“Data yang mutakhir akan mendukung perencanaan pemilu yang lebih efektif dan efisien,” katanya.