Seluruh Bangunan Ponpes akan Dievaluasi

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi seluruh bangunan pondok pesantren di Indonesia.

Langkah ini diambil sebagai respons atas insiden ambruknya musala di Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur.

"Kita akan evaluasi semua pondok pesantren secara bertahap, sesuai arahan Bapak Presiden," ujar Menteri PUPR, Dody Hanggodo, saat meninjau lokasi kejadian di Buduran, Sidoarjo, Senin malam (6/10).

Dody belum membeberkan analisis teknis, terkait runtuhnya bangunan tersebut maupun hasil komunikasi dengan pengurus pesantren.

BACA JUGA:Damsyik Berseri

BACA JUGA:Dewan Desak Kelanjutan Proyek Ujung Jabung

Ia menyatakan saat ini seluruh fokus masih tertuju pada upaya pencarian dan penyelamatan korban.

“Saya belum bisa bicara lebih jauh. Fokus utama kami sekarang adalah pada search and rescue,” katanya.

Nantinya, dalam evaluasi bangunan ponpes, pihaknya akan melibatkan  pemerintah daerah, Kementrian Agama (Kemenag) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Selain evaluasi, mereka juga terlibat dalam pengawasan pembangunan.

"Bersama-sama dengan Pemda setempat, kita akan membenahi semua semuanya. Kementerian Agama, Kemendagri, Pemda setempat akan akan terlibat bersama-sama untuk membenahi semua bangunan-bangunan. Supaya kejadian ini tidak terulang lagi," terang Dody.

Diketahui, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menyebut hanya 50 pondok pesantren (Ponpes) di Indonesia yang mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Karena itu, untuk mencegah kejadian di Sidoarjo, Jawa Timur, Dody meminta ponpes harus memiliki PBG.

"Karena di seluruh Indonesia hanya 50 ponpes yang memiliki izin mendirikan bangunan, yang lain belum," kata Dody. (*)