Hiswana Migas: Pelansir Jadi Biang Kelangkaan Solar

JAMBI - Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Provinsi Jambi menuding praktik pelansiran menjadi penyebab utama kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di Jambi.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Hiswana Migas Jambi, M. Hafiz, menduga kegiatan pelansir solar bersubsidi kerap disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab yang membeli dalam jumlah besar untuk dijual kembali. 

“Kami dari Hiswana intinya adalah penekanan jangan sampai BBM solar ini disalahgunakan atau dibeli oleh para pelangsir. Inti masalahnya ada di situ,” kata Hafiz. 

Menurutnya, Pemerintah Kota Jambi sebelumnya membatasi penjualan solar hanya di tujuh SPBU untuk kendaraan roda enam atau lebih. Ia menyampaikan bahwa kebijakan tersebut, cukup efektif menekan ruang gerak pelangsir. Meski menuai protes dari sopir truk, Pemkot memberi solusi dengan menerbitkan stiker khusus bagi kendaraan pengangkut material. 

BACA JUGA: Telurkan 5 Poin Pengetatan, Buntut Aksi Ratusan Sopir Truk Soal Pembatasan Pembelian BBM Solar

BACA JUGA:Turun Langsung ke Lapangan, Al Haris Gencar Tekan Angka Stunting di Bungo

“Upaya itu untuk membedakan kendaraan yang benar-benar digunakan untuk keperluan kerja, bukan untuk kegiatan pelangsir BBM jenis solar yang diduga semakin marak di Kota Jambi dan sejumlah daerah di Provinsi Jambi,” katanya. 

Hiswana Migas mencatat antrian panjang kendaraan solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Kota Jambi dan daerah sekitar. 

Hafiz mengatakan pihaknya telah menyampaikan persoalan ini kepada Komisi XII DPR RI dan Satgas Migas saat kunjungan ke Jambi 

“Jambi masih kekurangan bahan bakar solar. Akibat kemacetan antrian kerap mewarnai di seluruh SPBU yang menyediakan solar,” ucapnya. 

Ia memahami kebijakan pengurangan subsidi dari pemerintah pusat, namun berharap kuota BBM untuk Jambi bisa bertambah tahun depan. 

“Kita siapkan data dan argumen yang kuat agar kuota solar 2026 bisa naik,” ucapnya.

Sementara itu, anggota Komite BPH Migas, Eman Salman Arief, menilai pengawasan distribusi BBM bersubsidi masih longgar. Ia menyebut modus umum yang ditemukan adalah penggunaan nomor kendaraan palsu agar satu mobil bisa mengisi solar berkali-kali dalam sehari.

“Ini yang menyebabkan kebocoran subsidi,” kata Eman. Ia meminta Pertamina dan SPBU memperketat pengawasan agar solar bersubsidi tepat sasaran.