Soal Pemutihan BI Checking untuk Akses Perumahan Subsidi, Ini Kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman

KARAWANG - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mendorong adanya kebijakan pemutihan BI Checking bagi masyarakat yang ingin mengakses program perumahan subsidi dari pemerintah.

Maruarar mengungkapkan, banyak warga yang mengeluhkan kesulitan dalam memperoleh rumah subsidi akibat kendala dalam riwayat kredit atau catatan BI Checking.

“Saya sering menerima keluhan masyarakat yang tidak bisa mendapatkan akses ke program perumahan subsidi karena terkendala BI Checking,” ujar Maruarar dalam kegiatan Sosialisasi Kredit Program Perumahan dan Penguatan Ekosistem Perumahan di Karawang, Senin (27/10).

Ia menilai kebijakan pemutihan diperlukan agar masyarakat berpenghasilan rendah yang pernah memiliki kendala administrasi keuangan tetap memiliki kesempatan untuk memiliki rumah layak huni melalui program pemerintah.

BACA JUGA:Mobil Dinas Kadis Pariwisata Sungai Penuh Hantam Gorong-gorong, Dua Penumpang Terluka

BACA JUGA:Naik Kelas! RSUD Raden Mattaher Jambi segera Layani Operasi Bedah Jantung Perdana

Menurut Maruarar, potensi pengembangan perumahan subsidi di Kabupaten Karawang cukup besar, mengingat masih banyak warga yang belum memiliki rumah atau tinggal di rumah yang tidak layak huni.

Berdasarkan data Pemkab Karawang, terdapat sekitar 38 ribu keluarga yang belum memiliki tempat tinggal tetap.

“Saya yakin jumlahnya lebih dari 38 ribu keluarga yang belum punya rumah di Karawang, termasuk mereka yang menempati rumah tidak layak huni. Ini perlu menjadi perhatian serius,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan dukungan penuh terhadap program perumahan subsidi tersebut. Ia menilai pembangunan perumahan memiliki efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

BACA JUGA:Pemprov Jambi Latih 218 Pendamping Koperasi Desa Merah Putih, Dorong Percepatan Pengembangan Bisnis

BACA JUGA:Proyek Strategis Nasional: Wali Kota Jambi Percepat Pengadaan Tanah Drainase Utama Didukung Dana Rp75 Miliar

“Dari sisi ekonomi, pembangunan perumahan bukan hanya soal membeli rumah atau kredit. Di dalam proses pembangunannya, ekonomi masyarakat ikut tumbuh — mulai dari sektor kecil hingga industri besar,” kata Dedi.

Senada dengan itu, Bupati Karawang Aep Syaepuloh juga berharap pemerintah pusat dapat memberikan solusi bagi masyarakat yang terhambat BI Checking agar tetap bisa mengikuti program perumahan subsidi.

“Banyak masyarakat yang mengadu karena terkendala BI Checking, padahal mereka sangat ingin memiliki rumah melalui program ini,” ujarnya.

Dengan adanya kebijakan pemutihan BI Checking, diharapkan semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah dapat merasakan manfaat dari program perumahan subsidi pemerintah, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. (*)