Komisi X DPR RI Soroti Pelaksanaan TKA, Desak Sosialisasi Masif dan Transparan

Reporter: Jennifer Agustia |

Editor: Jennifer Agustia |

Rabu , 29 Oct 2025 - 18:37

-Ist/Jambi Independent-Jambi Independent

Menurutnya, jika TKA dijalankan dengan benar dan terukur, ini bisa menjadi cermin sejauh mana sistem pendidikan mampu membentuk daya pikir kritis dan kemampuan akademik peserta didik.

Sebagai mitra kerja Kemendikdasemen, DPR RI melalui Komisi X berkomitmen melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi TKA di lapangan.

Irfani turut mendesak agar para guru, kepala sekolah, serta asosiasi profesi pendidikan Indonesia dilibatkan secara aktif dalam penyempurnaan mekanisme pelaksanaan TKA di masa mendatang.

Ia berharap, pelaksanaan TKA tidak sekadar menjadi regulasi rutin tahunan, melainkan bagian dari transformasi sistem evaluasi pendidikan nasional yang berbasis data, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Kami percaya bahwa TKA harus menjadi bagian dari inovasi kebijakan pendidikan yang mampu menempatkan kualitas dan keadilan sebagai prioritas utama," pungkas Irfani di akhir. (*)

komisi x dpr ri soroti pelaksanaan tka, desak sosialisasi masif dan transparan                            jakarta - pelaksanaan tes kemampuan akademik (tka) bagi siswa sma dan smk akan resmi dimulai pada 3 november 2025. 
wakil ketua komisi x dpr ri lalu hadrian irfani menegaskan pentingnya menggelar sosialisasi yang luas dan terstruktur. tentu agar seluruh akademisi memahami tujuan dan metodologi dari kebijakan tersebut. 
harapannya, pelaksanaan dapat berjalan secara efektif dan tidak menimbulkan kebingungan di lapangan. 
menurut irfani, tka yang dirancang bertujuan mengevaluasi kemampuan berpikir kritis, literasi, dan numerasi siswa secara menyeluruh. 
baca juga:cahaya adharta
baca juga:resmi, kajati jambi sugeng hariadi lantik bima suprayoga sebagai wakajati jambi
kendati demikian, irfani mendesak menteri pendidikan dasar dan menengah (mendikdasmen) abdul mu'ti untuk segera melakukan sosialisasi secara masif dan terencana kepada seluruh tenaga pendidikan, termasuk sekolah, guru serta pemerintah daerah. 
"jangan sampai kebijakan yang baik justru menimbulkan kebingungan karena kurangnya pemahaman dari para pelaksana dan peserta didik," tekan wakil ketua komisi x dpr ri irfani dalam pernyataan tertulisnya pada selasa, 28 oktober 2025. 
selain menyoroti pentingnya sosialisasi, irfani juga menegaskan bahwa komisi x dpr ri akan terus mengawal proses pelaksanaan tes kemampuan akademik (tka) agar berjalan secara adil, transparan, dan objektif. 
komisi x dpr ri turut berkomitmen menjadikan hasil tes kemampuan akademik (tka) sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi mutu pendidikan nasional secara keseluruhan. hasil dari tes itu seharusnya tidak digunakan sebagai alat diskriminatif dalam penilaian siswa.  
"kami ingin agar tka dijadikan sebagai alat ukur mutu dan keberhasilan proses belajar mengajar, bukan sekadar instrumen administratif. data hasilnya harus menjadi dasar untuk memperbaiki sistem pembelajaran, kualitas guru, dan kurikulum di sekolah," katanya. 
irfani menambahkan, potensi tka dapat mendorong sistem pendidikan yang berorientasi pada kompetensi dan daya nalar siswa, bukan hanya menghafal materi. 
oleh karena itu, pelaksanaan tka seharusnya didukung oleh sistem penilaian yang jujur agar mampu menindaklanjuti hasil tes dengan program pembelajaran yang relevan dan efektif. 
"pendidikan bukan hanya soal angka dan nilai, tetapi tentang proses pembentukan kemampuan berpikir dan karakter siswa," jelasnya. 
menurutnya, jika tka dijalankan dengan benar dan terukur, ini bisa menjadi cermin sejauh mana sistem pendidikan mampu membentuk daya pikir kritis dan kemampuan akademik peserta didik. 
sebagai mitra kerja kemendikdasemen, dpr ri melalui komisi x berkomitmen melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi tka di lapangan. 
irfani turut mendesak agar para guru, kepala sekolah, serta asosiasi profesi pendidikan indonesia dilibatkan secara aktif dalam penyempurnaan mekanisme pelaksanaan tka di masa mendatang. 
ia berharap, pelaksanaan tka tidak sekadar menjadi regulasi rutin tahunan, melainkan bagian dari transformasi sistem evaluasi pendidikan nasional yang berbasis data, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. 
"kami percaya bahwa tka harus menjadi bagian dari inovasi kebijakan pendidikan yang mampu menempatkan kualitas dan keadilan sebagai prioritas utama," pungkas irfani di akhir. (*)