Pemkot Jambi Hukum 4 Pegawai Tidak Disiplin, Diharapkan dapat Memberikan Efek Jera

Reporter: Rizal Zebua |

Editor: Finarman |

Selasa , 09 Jan 2024 - 19:04

DISIPLIN: Suasana apel disiplin pegawai di lingkungan Pemkot Jambi.-RIZAL ZEBUA/JAMBI INDEPENDENT -Jambi Independent

Dalam peraturan pemerintah tersebut, pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yangdilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Dirinya pun merincikan sejumlah jenis punishment yang dapat diterima pegawai, jika terbukti melanggar. Seperti hukuman ringan meliputi teguran lisan, teguran tertulis atau pernyataan tidak puas secara tertulis.

“Teguran lisan jika 3 hari tidak masuk kerja tanpa alasan, tertulis maksimal 6 hari tanpa alasan dan lebih dari 7 hari tanpa alasan untuk pernyataan tidak puas,” rincinya.

Kemudian hukuman sedang, seperti pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 6 bulan hingga 12 bulan.

“Tergantung dari hasil pemeriksaan nantinya seperti apa,” terangnya.

Pemotongan tersebut berlaku, jika pegawai tidak masuk kerja tanpa alasan mulai dari 11 sampai 13 hari dalam 1 tahun. Kemudian berjenjang, dari 14 hingga 16 hari dan lebih dari 17 hari.

Selanjutnya, hukuman disiplin berat, meliputi penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan.

Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. “Dan hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS,” jelasnya.

Teknisnya kata dia, berjenjang. Di antaranya bagi pegawai yang tidak masuk tanpa alasan mulai 21 hari hingga 24 hari dalam 1 tahun.

Selanjutnya dari 25 hari hingga 27 hari, dan lebih dari 28 hari dalam 1 tahun termasuk tidak masuk kerja secara terus menerus selama 10 hari kerja. (zen)

pemkot jambi hukum 4 pegawai tidak disiplin, diharapkan dapat memberikan efek jera                             jambi – masalah displin pegawai di lingkungan pemkot jambi, perlu menjadi perhatian serius. 
di antaranya dengan pemberian punishment terhadap pegawai yang tidak displin.
punishment ini diharapkan bisa memberi efek jera dan menjadi contoh bagi pegawai di lingkungan pemkot jambi.
hanya saja, untuk memberikan punishmet tersebut, badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah (bkpsdm) kota jambi tak bisa serta merta mengeluarkan hukuman.
baca juga:siap pertahankan gelar champion, netco girl tembus fantastic four
baca juga:smkn 1 tanjung jabung timur vs sma bina kasih
kabid penilaian kinerja aparatur dan penghargaan bkpsdmd kota jambi, yeni, menjelaskan, ada beberapa proses yang harus dilakukan menjelang punishment diberikan.
“proses pemeriksaan sesuai dengan pp 94 tahun 2021 tentang kedisiplinan pegawai negeri sipil,” kata dia, kemarin.
“yang bertanggungjawab terhadap pembinaan dan penegakan disiplin pns adalah atasan langsung dari masing-masing pegawai. jika memang tidak bisa, baru ke kita (bkpsdmd,red),” terangnya.
yeni menyebutkan, saat ini ada 5 kasus ketidakdisiplinan pegawai yang tengah ditangani. “ini kasus yang belum selesai,” terangnya.
baca juga:atasi wc tersumbat dengan soda api
baca juga:redakan sariawan dengan lauran garam
pada tahun 2023 lalu, pihaknya juga telah menindak 4 pegawai yang melanggar kedisiplinan.
“namun tidak hanya terkait disiplin. ada juga yang terkait perselingkuhan,” kata dia.
dalam peraturan pemerintah tersebut, pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan pns yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin pns, baik yangdilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
dirinya pun merincikan sejumlah jenis punishment yang dapat diterima pegawai, jika terbukti melanggar. seperti hukuman ringan meliputi teguran lisan, teguran tertulis atau pernyataan tidak puas secara tertulis.
baca juga:bagaimana sih kriteria surat suara yang sah dan tidak sah? begini penjelasan kraterianya
baca juga:dosen unja: pemberdayaan masyarakat bidang konservasi tembesu rawa dan cerlang di desa pulau betung
“teguran lisan jika 3 hari tidak masuk kerja tanpa alasan, tertulis maksimal 6 hari tanpa alasan dan lebih dari 7 hari tanpa alasan untuk pernyataan tidak puas,” rincinya.
kemudian hukuman sedang, seperti pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 6 bulan hingga 12 bulan.
“tergantung dari hasil pemeriksaan nantinya seperti apa,” terangnya.
pemotongan tersebut berlaku, jika pegawai tidak masuk kerja tanpa alasan mulai dari 11 sampai 13 hari dalam 1 tahun. kemudian berjenjang, dari 14 hingga 16 hari dan lebih dari 17 hari.
baca juga:ratusan alat peraga kampanye diamankan bawaslu bogor, ini alasannya
baca juga:viral! tiktoker cantik pamer uang segepok di medsos kena colek ditjen pajak
selanjutnya, hukuman disiplin berat, meliputi penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. 
pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. “dan hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pns,” jelasnya. 
teknisnya kata dia, berjenjang. di antaranya bagi pegawai yang tidak masuk tanpa alasan mulai 21 hari hingga 24 hari dalam 1 tahun.
selanjutnya dari 25 hari hingga 27 hari, dan lebih dari 28 hari dalam 1 tahun termasuk tidak masuk kerja secara terus menerus selama 10 hari kerja. (zen)