Empat Kasus Masih Didalami, Polda Jambi Terima 27 Aduan dari Masyarakat

JAMBI, JAMBIKORAN.COM — Polda Jambi mencatat telah menerima 27 aduan masyarakat yang disampaikan melalui Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sepanjang tahun 2025. Dari jumlah tersebut, empat kasus masih dalam proses pendalaman karena membutuhkan klarifikasi tambahan.

 

Hal itu terungkap dalam kegiatan klarifikasi dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat yang dilakukan Kompolnas bersama jajaran Polda Jambi, Rabu (29/10/2025).

 

Irwasda Polda Jambi, Kombes Pol Jannus P. Siregar, menyebutkan bahwa sebagian besar aduan sudah ditindaklanjuti, baik melalui penyelidikan lanjutan maupun penyelesaian secara administratif. Namun, empat kasus masih memerlukan pemeriksaan saksi tambahan dan bukti pendukung.

 

“Dari 27 aduan yang kami terima melalui Kompolnas, sebagian besar sudah kami tindak lanjuti. Namun ada empat kasus yang masih dalam proses klarifikasi mendalam,” ujar Kombes Pol Jannus.

 

Ia mengakui, keterbatasan jumlah penyidik menjadi salah satu kendala dalam mempercepat penyelesaian laporan masyarakat, terutama di tingkat polres. Karena itu, Polda Jambi berharap adanya penguatan SDM dan dukungan operasional dari Mabes Polri.

 

“Kami berharap Kompolnas dapat menjadi jembatan dalam menyampaikan kebutuhan penguatan organisasi, termasuk pengisian jabatan pejabat utama yang kosong,” tambahnya.

 

Sementara itu, Anggota Kompolnas RI, Gufron, S.H.I., M.Hub.Int, menyatakan kunjungan pihaknya ke Jambi bertujuan menindaklanjuti sejumlah aduan prioritas dan memastikan setiap laporan masyarakat ditangani secara transparan dan profesional.

 

“Ada empat aduan yang kami bawa untuk diklarifikasi langsung. Kami ingin memastikan penanganannya memenuhi ekspektasi pelapor dan menjaga kepercayaan publik terhadap Polri,” ujar Gufron.

 

Selain mengevaluasi penanganan laporan, Kompolnas juga mengumpulkan data terkait SDM, sarana-prasarana, dan anggaran operasional guna mendukung peningkatan kinerja Polda Jambi.

 

Kompolnas menegaskan hasil klarifikasi ini akan disampaikan ke Mabes Polri sebagai bahan evaluasi dan penguatan pengawasan terhadap pelayanan publik Polri di daerah.(zen)