Industri Sawit Dinilai Masih Jadi Andalan Perekonomian Nasional
Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Dida Gardera.-Foto: ist-jambi independent
JAKARTAJAMBIKORAN.COM - Industri sawit dinilai masih mempunyai peran besar dalam perekonomian Indonesia karena selain menjadi komoditas ekspor utama, sawit juga menjadi sumber penghidupan bagi sekitar 16 juta orang, mulai dari petani, pekerja perkebunan hingga pelaku usaha turunannya.
"Indonesia memiliki sekitar 16,38 juta hektare lahan sawit, di mana 53 persen dikelola swasta, enam persen oleh BUMN dan sisanya sekitar 41 persen petani swadaya," ungkap Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa Kementerian Koordinator Bidang Prekonomian Dida Gardera dalam diskusi publik bertema "Peran Industri Sawit dalam Perekonomian Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045".
Dida dikutip dari keterangan tertulisnya mengatakan produktivitas sawit Indonesia masih dapat ditingkatkan. Saat ini, rata-rata produksi masih di bawah empat ton per hektare. Sedangkan perusahaan besar mampu mencapai 10-12 ton per hektare.
BACA JUGA:3 Jenis Buah Ampuh Turunkan Kolesterol Tinggi
BACA JUGA:Asri Welas Kenang Pengalaman Lucu Jadi Model Iklan Sabun: Hanya Tubuhnya yang Tampil di Layar
"Melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), produktivitas diharapkan bisa naik dua hingga tiga kali lipat dalam empat tahun ke depan," kata dia.
Menurutnya, keunggulan utama sawit dibanding minyak nabati lain seperti bunga matahari atau rapeseed terletak pada produktivitasnya yang mencapai empat kali lipat.
"Sawit adalah komoditas dengan produktivitas lahan terbaik di dunia dan menjadi pilihan paling berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan minyak nabati global," ujar Dida.
Untuk menjawab tantangan keberlanjutan, pemerintah memperkuat kebijakan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025, sertifikasi ISPO kini mencakup seluruh rantai industri, dari perkebunan hingga sektor hilir.
"ISPO ini bersifat wajib. Bagi pekebun kecil, sertifikasi akan diberikan masa transisi empat tahun dengan biaya yang seluruhnya ditanggung pemerintah," ucapnya.
BACA JUGA:Noel Gallagher Sindir Musisi Muda: Banyak yang Bergitar Tapi Tak Punya Jiwa Rock
BACA JUGA:Jeanetta Sanfadelia Buat Heboh Usai Unggah Video Sindiran soal Suami Penyuka Sesama Jenis
Selain menjamin keberlanjutan, pemerintah juga mengembangkan sistem informasi ISPO untuk memastikan keterlacakan dan transparansi data lahan. Dengan sistem tersebut, setiap lahan yang tersertifikasi ISPO dapat diverifikasi bersih dari kawasan hutan dan tidak tumpang tindih.
Dida melanjutkan bahwa pengembangan biofuel, biogas, dan produk turunan non-pangan dari sawit juga menjadi peluang besar menuju ekonomi hijau.