Segel di Lahan PT SAS Dibuka, Untuk Penyelidikan Laporan Pencemaran Nama Baik

Reporter: elvina desti saputri |

Editor: Finarman |

Rabu , 10 Jan 2024 - 19:08

DIBUKA: Meski masih dikelilingi pagar seng, garis polisi (segel,red) di kawasan stockpile batu bara milik PT SAS dibuka.-Elvina desti saputri-jambi independent

"Itu (pidana, red) merubah bentuk Sumber Daya Air. Termasuk Amdal yang dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berkompeten saat itu, tanpa memperhatikan topografi dan geografis daerah," tutupnya. (zen)

segel di lahan pt sas dibuka, untuk penyelidikan laporan pencemaran nama baik                            jambi – garis penyegelan yang dipasang di area bakal dijadikan stockpile batu bara milik pt sinar anugerah suskes (sas) telah dibuka.
dikatakan kasat pol pp kota jambi, feriadi, garis segel tersebut dibuka lantaran tim polda jambi tengah melakukan penyelidikan.
“hal itu dikarenakan adanya laporan pencemaran nama baik dari masyarakat ke polda jambi di area tersebut,” kata feriadi, kemarin di ruang kerjanya.
adapun pertimbangan dibukanya segel itu, kata feriadi lantaran pihaknya sudah mengetahui adanya sprindik yang dikeluarkan polda jambi.
baca juga:200 ribu hektare lahan hutan di jambi kritis
baca juga:soal protes sopir batubara, al haris: pengusaha jangan cuma ambil untung
“dan akan melakukan olah tkp di kawasan itu, maka garis polisi kita buka," kata dia.
setelah proses penyelidikan dan penyidikan, pihaknya masih mempertimbangkan untuk melakukan pemasangan garis polisi kembali. 
"kita lihat dulu aktivitasnya, kalau masih melanggar ketentuan, kita segel lagi," jelasnya.
namun belum diketahui pasti, siapa yang dilaporkan ke polda jambi berkaitan dengan pencemaran nama baik tersebut.
baca juga:tips menyimpan anggur di kulkas agar tahan lama
baca juga:tips basmi nyamuk di kamarhanya saja memang, informasi yang beredar, laporan tersebut dilayangkan pihak pt sas dan pemkot jambi sebagai terlapor.
“saya belum dapat info. nanti saya cek,” sebut jubir pemkot jambi, abu bakar melalui pesan whatsapp.
sebelumnya, tim terpadu pemkot jambi turun mengecek lokasi rencana pembangunan stockopile batu bara, di kawasan kelurahan aur kenali, kecamatan telanaipura, kota jambi, juli tahun 2023 lalu.
tim terpadu yang diketuai oleh asisten ii setda kota jambi, amirullah saat itu menemukan ada anak sungai yang ditutup oleh pihak pt sas.
baca juga:tips efektif membuat mangga matang dengan cepat
baca juga:golden globe awards 2024, oppenheimer raih piala terbanyak dengan lima kategorihal tersebut tentunya menjadi masalah. selain itu, berdasarkan rtrw di kota jambi, kawasan aur kenali ini bukanlah kawasan untuk ativitas tambang atau stockpile batu bara.
"dari rtrw, kawasan ini peruntukannya untuk pemukiman," katanya.
saat mengecek lokasi, tim terpadu saat itu bertemu dengan naikman malau, tim legal pt sas. 
malau mengatakan, pihaknya sepakat dihentikan sementara pada saat itu, sampai persoalan izin yang saat ini tengah diurus selesai.
baca juga:kenapa sih setelah bangun tidur tubuh terasa lemas? ternyata ini penyebabnya
baca juga:dorong transformasi industri perasuransian dan dana pensiun, ojk terbitkan 4 aturan barusebelumnya juga, seorang aktivis jambi, jamhuri menyoroti, agar kepolisian juga bisa menyikapi adanya unsur pidana pada polemik (pt sas, red) ini.
"ada unsur pidana kok ditangani pol pp? pidananya ada, seperti uu sumber daya air, lingkungan dan bahkan ham," ungkapnya.
tak hanya itu, kata jamhuri dokumen amdal yang dimiliki pt sas diyakini cacat hukum. sebab dibuat tanpa hak yang sesuai. 
"kenapa kok baru sekarang mau sosialisasi? kenapa tidak dari dulu, tahun 2005 di sana sudah ada masyarakat," jelasnya.
baca juga:akibat sebar foto tanpa busana mantan istrinya, pria di aceh utara ditangkap 
baca juga:upaya modifikasi cuaca diluncurkan di jawa barat untuk cegah bencana"cacat amdal, dari 2005 ke 2018 sudah berapa tahun. kenapa baru sosialisasi. ini sudah ada pidananya, sesuai dengan uu sumber daya air," jelasnya.
dia pun mempertanyakan pemprov jambi dan pemkot jambi, apakah masih serius membela kepentingan rakyat atau tidak. sebab menurutnya, hanya terkesan kebijakan yang ditampilkan adalah panggung sandiwara.
"seolah-olah disibukkan dengan berbalas surat saja. harusnya mereka jangan berdalih evaluasi perizinan, sebab tindakan hukum tegas tidak bisa terjadi. yang ada hanya hukum toleransi," tegasnya.
"itu (pidana, red) merubah bentuk sumber daya air. termasuk amdal yang dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berkompeten saat itu, tanpa memperhatikan topografi dan geografis daerah," tutupnya. (zen)