Ada Setoran Rp 550 Juta ke Oknum

Reporter: Antara |

Editor: Jennifer Agustia |

Sabtu , 22 Nov 2025 - 18:47

PAKAIAN BEKAS: Pedagang pakaian bekas atau thrifting, Rifai Silalahi.-Ist/Jambi Independent-Jambi Independent j

"Yang kami harapkan ini sebenarnya seperti di negara-negara maju lainnya, thrifting ini dilegalkan. Kenapa bisa di negara maju itu dilegalkan? Kenapa kita tidak, Pak? Karena sebenarnya kita ini hampir meliputi 7,5 juta yang berhubungan dengan pakaian thrifting," kata Rifai.

Menurutnya, pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang akan memberantas thrifting justru akan mematikan usaha 7,5 juta pedagang thrifting.

"Jadi pernyataan Menteri (Keuangan) kemarin, kalau dia memberantas thrifting dari hulunya, otomatis secara tidak langsung akan membunuh, akan mematikan kurang lebih 7,5 juta manusia (pedagang thrifting)," imbuh dia.

Namun, ia memberikan solusi lain jika memang thrifting tak bisa dilegalkan. Solusi itu adalah pemerintah memberikan batasan terkait kuota pengiriman barang impor.

"Tpi kalau memang tidak bisa dilegalkan, harapannya diberi larangan terbatas karena produk lain juga ada hal serupa, artinya impornya diberikan kuota dibatasi, bukan dimatikan. Jadi solusi yang kami harapkan, dilegalkan atau setidaknya diberi kuota dengan larangan terbatas," imbuhnya.

Rifai menerangkan usaha thrifting selalu dinilai mengancam keberlanjutan UMKM. Padahal, pedagang thrifting juga bagian dari UMKM, hanya saja target pasar yang berbeda.

Menurutnya, yang membunuh UMKM justru produk-produk impor dari China yang menguasai 80% pasar di Indonesia.

"Jadi kita punya data bahwa 80% lebih itu adalah produk Cina, sekian persen dari negara-negara Amerika, Vietnam dan India, dan 5% yaitu sekitar produk UMKM itu meliputi tekstil di Indonesia," imbuhnya. (*)

ada setoran rp 550 juta ke oknum                            jakarta - praktik impor ilegal pakaian bekas kembali menjadi sorotan setelah pedagang thrifting, rifai silalahi, membeberkan sejumlah modus mafia impor dalam rapat bersama badan aspirasi masyarakat (bam).
ia mengungkap adanya jaringan oknum yang memfasilitasi masuknya kontainer-kontainer pakaian bekas ilegal ke indonesia.
menurut rifai, barang-barang thrifting tidak mungkin tiba begitu saja tanpa keterlibatan pihak tertentu.
“barang itu bisa masuk bukan tiba-tiba. ada yang memfasilitasi,” ujarnya pada rabu, 19 november 2025.
baca juga:bahlil tegaskan judicial review uu md3 sah 
baca juga:akhir tahun indonesia ditaergetkan swasembada beras
ia menyebut satu kontainer pakaian bekas ilegal membutuhkan biaya setoran sekitar rp 550 juta kepada oknum tertentu di pelabuhan.
dengan jumlah pemasukan yang mencapai ratusan kontainer per bulan, nilai perputaran uang dalam praktik ilegal ini diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah setiap bulan.
“yang menikmati selama ini adalah oknum-oknum itu. kurang lebih 100 kontainer per bulan masuk secara ilegal,” kata rifai.
ia menjelaskan bahwa pengiriman pakaian bekas secara ilegal itu masuk melalui jalur kalimantan barat, khususnya pontianak.
selain itu, pengiriman pakaian bekas itu melalui jalur barat melalui sumatra, seperti riau.
"kami pedagang bukan importirnya, tapi kita belanja dari beliau-beliau importir mafia itu. jadi kami para pedagangnya. tapi kita tahu karena kita ada didalam jalurnya kita ga terlalu spesifik dimana tapi melalu kalimantan barat, pontianak. kalau dari arah barat itu dari riau," ungkapnya. oleh karena itu, ia memohon kepada pemerintah agar usaha thrifting dilegalkan.
"kita mau bayar pajak, yang utama kita mau bayar pajak. karena selama ini pak, masuknya barang ini secara ilegal ke indonesia itu hampir ratusan miliar setiap bulan," ujar dia.
rifai meminta agar thrifting dilegalkan seperti di negara lain.
"yang kami harapkan ini sebenarnya seperti di negara-negara maju lainnya, thrifting ini dilegalkan. kenapa bisa di negara maju itu dilegalkan? kenapa kita tidak, pak? karena sebenarnya kita ini hampir meliputi 7,5 juta yang berhubungan dengan pakaian thrifting," kata rifai.
menurutnya, pernyataan menteri keuangan purbaya yudhi sadewa yang akan memberantas thrifting justru akan mematikan usaha 7,5 juta pedagang thrifting.
"jadi pernyataan menteri (keuangan) kemarin, kalau dia memberantas thrifting dari hulunya, otomatis secara tidak langsung akan membunuh, akan mematikan kurang lebih 7,5 juta manusia (pedagang thrifting)," imbuh dia.
namun, ia memberikan solusi lain jika memang thrifting tak bisa dilegalkan. solusi itu adalah pemerintah memberikan batasan terkait kuota pengiriman barang impor.
"tpi kalau memang tidak bisa dilegalkan, harapannya diberi larangan terbatas karena produk lain juga ada hal serupa, artinya impornya diberikan kuota dibatasi, bukan dimatikan. jadi solusi yang kami harapkan, dilegalkan atau setidaknya diberi kuota dengan larangan terbatas," imbuhnya.
rifai menerangkan usaha thrifting selalu dinilai mengancam keberlanjutan umkm. padahal, pedagang thrifting juga bagian dari umkm, hanya saja target pasar yang berbeda.
menurutnya, yang membunuh umkm justru produk-produk impor dari china yang menguasai 80% pasar di indonesia.
"jadi kita punya data bahwa 80% lebih itu adalah produk cina, sekian persen dari negara-negara amerika, vietnam dan india, dan 5% yaitu sekitar produk umkm itu meliputi tekstil di indonesia," imbuhnya. (*)