Sekda Muaro Jambi Tekankan Ancaman Gratifikasi terhadap Integritas ASN

Reporter: Junaidi |

Editor: Finarman |

Rabu , 17 Dec 2025 - 15:24

Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi, Budhi Hartono.- Junaidi/jambi independent -

MUAROJAMBI – Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi, Budhi Hartono, mengingatkan bahwa praktik gratifikasi yang tidak dikelola secara tepat dapat menjadi celah awal terjadinya korupsi dalam birokrasi pemerintahan.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan Sosialisasi Pelaporan dan Pengendalian Gratifikasi yang digelar di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Jambi.

Budhi Hartono menilai pemahaman aparatur sipil negara (ASN) mengenai gratifikasi tidak boleh dipandang sebagai formalitas semata.

Menurutnya, hal ini merupakan bagian penting dari komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menegaskan bahwa gratifikasi yang dibiarkan tanpa pemahaman dan pengendalian berpotensi merusak integritas individu serta membuka peluang terjadinya konflik kepentingan dan tindak pidana korupsi.

“Ketika gratifikasi tidak disikapi dengan benar, maka integritas aparatur bisa terganggu dan kepercayaan publik ikut terancam,” ujarnya.

Lebih lanjut, Budhi menekankan pentingnya mekanisme pelaporan gratifikasi yang sesuai dengan aturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta pedoman yang telah disusun oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Ia berharap kegiatan sosialisasi ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi mampu menumbuhkan kesadaran kolektif di kalangan ASN untuk menolak segala bentuk pemberian yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang.

Menurutnya, integritas aparatur pemerintah menjadi faktor utama dalam menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

“Budaya kerja yang menjunjung integritas akan berdampak langsung pada tingkat kepercayaan publik,” pungkasnya. (*)

sekda muaro jambi tekankan ancaman gratifikasi terhadap integritas asn                            muarojambi – sekretaris daerah kabupaten muaro jambi, budhi hartono, mengingatkan bahwa praktik gratifikasi yang tidak dikelola secara tepat dapat menjadi celah awal terjadinya korupsi dalam birokrasi pemerintahan.
hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan sosialisasi pelaporan dan pengendalian gratifikasi yang digelar di kantor bpkp perwakilan provinsi jambi.
budhi hartono menilai pemahaman aparatur sipil negara (asn) mengenai gratifikasi tidak boleh dipandang sebagai formalitas semata.
menurutnya, hal ini merupakan bagian penting dari komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
baca juga:bupati bungo teken kerja sama dengan lion group-batik air, siap layani rute jakarta–muara bungo
baca juga:perlu tambah 10 ribu hektar lahan sawah pemkab merangin dorong ketahanan pangan
ia menegaskan bahwa gratifikasi yang dibiarkan tanpa pemahaman dan pengendalian berpotensi merusak integritas individu serta membuka peluang terjadinya konflik kepentingan dan tindak pidana korupsi.
“ketika gratifikasi tidak disikapi dengan benar, maka integritas aparatur bisa terganggu dan kepercayaan publik ikut terancam,” ujarnya.
lebih lanjut, budhi menekankan pentingnya mekanisme pelaporan gratifikasi yang sesuai dengan aturan komisi pemberantasan korupsi (kpk) serta pedoman yang telah disusun oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp).
ia berharap kegiatan sosialisasi ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi mampu menumbuhkan kesadaran kolektif di kalangan asn untuk menolak segala bentuk pemberian yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang.
baca juga:tim gabungan ramp check bus persiapan angkutan nataru di terminal muara bungo 
baca juga:tren blush on dari cream blush bikin pipi merona
menurutnya, integritas aparatur pemerintah menjadi faktor utama dalam menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.
“budaya kerja yang menjunjung integritas akan berdampak langsung pada tingkat kepercayaan publik,” pungkasnya. (*)