Jalani Sidang Perdana, Rahima Akui Terima Uang Suap Ketok Palu RAPBD Jambi

Reporter: Syamsuddin |

Editor: Aditiya |

Rabu , 17 Jan 2024 - 15:27

Rahima dan lima mantan anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya menjalani sidang perdana.-Syamsuddin-

Asluddin, kuasa hukum Rahima membenarkan bahwa kliennya tersebut menerima uang sama seperti yang disebutkan JPU dalam pembacaan surat dakwaan.

“Iya mengakui adanya penerimaan. Ya sebagian ada benarnya tapi ada juga penjelasan dakwaan tadi yang mengatakan ikut semua kegiatan-kegiatan membahas RAPBD, klien kami sangat jarang ikut sidang DPRD,” kata Asluddin.

Lanjutnya, Rahima dalam kurun waktu dekat akan mengembalikan uang yang diterima tersebut ke rekening KPK.

Setelah mendengarkan surat dakwaan dari Jaksa KPK, tim kuasa hukum terdakwa tiga sepakat bahwa pihaknya akan menyampaikan eksepsi. Sementara untuk terdakwa lainnya sepakat tidak mengajukan eksepsi.

Kemudian, atas perbuatannya keenam para terdakwa tersebut diancam pidana dalam pasal 11 undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan pasal 5 junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Sidang akan dilanjutkan pada tanggal 24 Januari 2024, dengan agenda pengajuan eksepsi oleh terdakwa. (*)

jalani sidang perdana, rahima akui terima uang suap ketok palu rapbd jambi                            jambi - rahima cs menjalani sidang perdana dalam pembacaan surat dakwaan di pengadilan tipikor jambi pada ratbu 17 januari 2024. rahima cs didakwa atas kasus suap uang ketok palu rapbd jambi tahun anggaran 2017-2018. 
selain rahima, lima orang terdakwa lainnya juga menjalani sidang, yakni mely hairiya, luhut silaban, edmon, m. khairil, dan mesran. semuanya merupakan eks anggota dprd provinsi jambi periode 2014-2019.
sebagai informasi, pada tanggal 1 september 2023 lalu, komisi pemberantasan korupsi (kpk) resmi menahan 6 orang tersangka kasus suap rapbd tahun 2017-2018 tersebut.
sidang dipimpin oleh ketua  majelis hakim tatap urasima situngkir,  hakim anggota alfretty marojahan butar butar dan lamhot nainggolan dengan agenda pembacaan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum (jpu) komisi pemberantasan korupsi (kpk) terhadap terdakwa.
baca juga:ojk cabut izin usaha pt sarana majukan ekonomi finance indonesia (pt smefi)
baca juga:bahas soal subsidi cabai, pj walikota jambi kumpulkan agen cabai 
dalam surat dakwaan tersebut, jaksa kpk menyebutkan  masing-masing terdakwa menerima uang suap ketok palu dengan nominal yang berbeda.
terdakwa mely hairia menerima uang sebesar rp 100 juta, terdakwa luhut silaban rp 200 juta, terdakwa edmond rp 100 juta, terdakwa m. khairil rp 200 juta, terdakwa rahima rp 200 juta dan terdakwa mesran rp 200 juta dengan total keseluruhan uang yang diterima ke enam terdakwa sebesar rp 1 miliar.
sementara itu, jaksa komisi pemberantasan korupsi (kpk), syahrul anwar mengungkapkan keenam terdakwa dikenai pasal 5 dan pasal 11 uu tipikor.
"pada prinsipnya dakwaan para terdakwa sama sepertinya terdakwa-terdakwa terdahulu. jadi kita sangkakan pasal 5 dan pasal 11 undang-undang tipikor," kata syahrul, rabu, 17 januari 2024.
baca juga:dewas kpk periksa 169 pegawai 
baca juga:pulau berjalan di danau kerinci kini tertahan 
lebih lanjut, kata jaksa kpk selain dikenakan undang-undang tindak pidana korupsi, para terdakwa  juga dikenakan undang-undang lain yang mengatur undangan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kkn.
"memang ada peraturan-peraturan internal yang mengikat para terdakwa sebagai anggota dprd, jadi undang-undang mengenai mpr, dprd kemudian ada juga peraturan-peraturan internal lain di dprd provinsi jambi terkait dengan etik. jadi pada prinsipnya yang kita dakwakan adalah terkait dengan pasal 5 dan pasal 11 undang-undang tindak pidana korupsi," jelasnya.
asluddin, kuasa hukum rahima membenarkan bahwa kliennya tersebut menerima uang sama seperti yang disebutkan jpu dalam pembacaan surat dakwaan.
“iya mengakui adanya penerimaan. ya  sebagian ada benarnya tapi ada juga penjelasan dakwaan tadi yang mengatakan ikut semua kegiatan-kegiatan membahas rapbd, klien kami sangat jarang ikut sidang dprd,” kata asluddin. 
lanjutnya, rahima dalam kurun waktu dekat akan mengembalikan uang yang diterima tersebut ke rekening kpk. 
baca juga:11 pejabat eselon dilantik, pemprov seger buka lelang jabatan
baca juga:al haris harap pemprov dan bpk terus bersinergi 
setelah mendengarkan surat dakwaan dari jaksa kpk,  tim kuasa hukum terdakwa tiga sepakat bahwa pihaknya akan menyampaikan eksepsi. sementara untuk terdakwa lainnya sepakat tidak mengajukan eksepsi.
kemudian, atas perbuatannya  keenam para terdakwa tersebut diancam pidana dalam pasal 11  undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp, dan  pasal 5 junto pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp
sidang akan dilanjutkan pada tanggal  24 januari 2024, dengan agenda pengajuan eksepsi oleh terdakwa. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Jambi Independent 17 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan