Jangan Nebeng Pemerintah, Perusahaan Batu Bara di Jambi Harus Patungan Buat Jalan Khusus

Reporter: Rizal Zebua |

Editor: Fajar |

Senin , 22 Jan 2024 - 20:17

Kendaraan Water Canon kepolsian menyemprotkan air ke arah massa sopir truk batu bara yang mulai melakukan aksi anarkis, saat demo di kantor Gubernur Jambi, Senin 22 Januari 2024-Jennifer Agustia-

“Gubernur kan punya wewenang (legalitas,red) untuk itu,” tegasnya.

Gubernur juga kata dia, berwenang mengatur sesuatu sesuai perundang-undangan yang berlaku.

“Sehingga tidak sekadar narasi-narasi,” timpalnya.

“Dikhawatirkan bersifat sementara. Jadi harus tertulis,” jelasnya. (*)

jangan nebeng pemerintah, perusahaan batu bara di jambi harus patungan buat jalan khusus                            jambi – pengamat kebijakan publik jambi, narsoel yasir menyindir keras para perusahaan batu bara di jambi.
ini menyusul kericuhan, saat aksi yang dilakukan ratusan sopir angkutan batu bara, senin 22 januari 2024, di kantor gubernur jambi.
kata nasroel, sementara untuk hauling angkutan batu bara lanjutnya, jika mau beroperasional maka harus ada jalan khusus terlebih dahulu.
“harus ditutup tidak ada lagi cerita. berembuk lah para perusahaan batu bara, katanya orang kaya,” jelasnya.
“patungan buat jalan, bebaskan tanah. jangan nebeng pemerintah,” jelasnya.
baca juga:legalitas harus ada, narsoel yasir dorong gubernur jambi keluarkan surat keputusan tentang ini
baca juga:ricuh aksi sopir batu bara di kantor gubernur jambi, nasroel: cari otak pelaku pengerusakan
kata dia, kondisi itu menghambat semua.
“kita aja sudah terganggu. seperti masyarkat kota jambi. belum lagi dari kabupaten kota lainnya dalam provinsi jambi. banyak mudarot daripada manfaat,” tutupnya. 
pengamat kebijakan publik jambi, nasroel yasir menyebutkan, gubernur jambi, al haris seharusnya mengeluarkan larangan aktivitas hauling batu bara berbentuk surat keputusan.
“legalitasnya harus ada, tidak bisa hanya sekedar ngomong-ngomong,” sebutnya,senin 22 januari 2024.
kata dia, sepakat bersama tidak berlaku secara hukum. 
baca juga:kantor gubernur dilempar batu, water canon dan gas air mata harus dilepaskan
baca juga:supir truk batu bara mengamuk, jalan kota jambi ditutup
“gubernur kan punya wewenang (legalitas,red) untuk itu,” tegasnya.
gubernur juga kata dia, berwenang mengatur sesuatu sesuai perundang-undangan yang berlaku.
“sehingga tidak sekadar narasi-narasi,” timpalnya.
“dikhawatirkan bersifat sementara. jadi harus tertulis,” jelasnya. (*)