Ini Solusi Anies dan Ganjar Terkait Permasalahan Praktik Pinjol untuk Bayar Ukt di Kampus

Jakarta - Calon presiden nomor urut 2 Anies Baswedan dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyoroti fenomena pinjaman online (pinjol) di kalangan mahasiswa untuk membayar uang kuliah tunggal (UKT).

Hal tersebut mereka sampaikan dalam debat kelima Pilpres 2024 yang terlaksana di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, pada Minggu 4 Februari 2024.

Ini bermula dari Anies yang melemparkan pertanyaan kepada Ganjar soal pendapatnya tentang UKT yang mahal sehingga memaksa mahasiswa mengakses pinjol. "Pak Ganjar di pertanyaan saya terkait UKT yang mahal itu.

Belakangan kita mendengar fenomena ini bahkan ada yang kesulitan membayar UKT sampai harus dianjurkan untuk menyelesaikan lewat pinjol.

BACA JUGA:Law dan Blackbeard Bakal Bertarung Sengit, Ini Dia Bocoran Plot One Piece Episode 1093

BACA JUGA:Prabowo Akan Bangun 300 Fakultas Kedokteran Jika Dirinya Menjadi Presiden

Nah, bagaimana pendapat dan pandangan Pak Ganjar melihat problem pendidikan tinggi di Indonesia?" tanya capres nomor urut 1, Anies Baswedan. Atas pertanyaan tersebut, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo lantas memberikan solusi atas penggunaan pinjol untuk membayar biaya kuliah mahasiswa Indonesia.

pernah mengatakan kepadanya kalau mereka harus memacu diri agar nasibnya jauh lebih baik karena tidak mendapatkan akses pendidikan yang mudah.

Dia melanjutkan, mahasiswa di masanya dulu memiliki program Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI). Dengan program itu, mahasiswa dapat lulus setelah membayar biaya kuliah dengan kredit yang murah dari pemerintah.

Nantinya, ijazah mereka dapat diambil setelah lulus.

BACA JUGA:Program Utama Prabowo, Bakal Berikan Makanan Bergizi Untuk Anak Dari Kandungan Hingga Dewasa

BACA JUGA:Anies Sampaikan Kemajuan Teknologi Informasi Bisa Tercapai Dengan 3 Hal, Berikut Penjelasannya

"Menurut saya, musti juga diimbangin dengan proporsionalitas kepada (mahasiswa) mana yang mampu dan mana yang kurang mampu," lanjut dia.

Mahasiswa yang kurang mampu, kata Ganjar, harus mendapatkan intervensi dari pemerintah untuk membayar UKT. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga berharap agar perguruan tinggi bisa menyediakan kluster-kluster besaran biaya UKT.