KPAI Temukan Pelanggaran Hak Anak

Reporter: Antara |

Editor: Finarman |

Rabu , 07 Feb 2024 - 13:33

Paparan yang disampaikan dalam media talk bertajuk "Pemilu Ramah Anak, Lindungi Anak dari Dampak Negatif Kampanye Pemilu", di Jakarta, Selasa 6 Februari 2024 --

Jakarta – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut terdapat sejumlah pelanggaran hak anak dalam Pemilu 2024, di antaranya menjadikan anak sebagai pengajak untuk memilih pasangan capres-cawapres tertentu melalui rekaman-rekaman video.

"Rekaman-rekaman video itu kemudian disebarkan di media sosial," kata Anggota KPAI Sylvana Apituley di Jakarta, Selasa.

Selain itu, anak dijadikan operator praktik politik uang oleh caleg.

"Ini kasusnya di Palembang," kata dia.

Pelanggaran lainnya, yakni para tokoh politik mengarahkan anak-anak untuk mengingat dan mempromosikan capres tertentu, tempat pendidikan, termasuk pondok pesantren, dijadikan target kampanye oleh tim kampanye pasangan capres-cawapres.

"Bukan oleh paslonnya, tapi oleh timnya, baik petinggi parpol maupun tim pemenangannya," kata Sylvana Apituley.

Padahal Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye dengan tegas melarang tempat pendidikan dijadikan sebagai target kampanye.

KPAI telah melakukan pengawasan selama rangkaian Pemilu 2024, berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, dan tim kampanye peserta pemilu sejak Maret 2023.

"Kami sudah melakukan konsolidasi untuk memastikan bahwa pelanggaran hak anak selama pemilu, baik prakampanye sampai pengumuman hasil pemilu," kata dia.

Dalam upaya meminimalisasi pelanggaran hak anak dalam pemilu, KPAI menerbitkan surat edaran bersama dengan Menteri PPPA, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Mendagri.

"Ada 11 bentuk pelanggaran yang harus diperhatikan oleh publik, utamanya oleh peserta pemilu agar tidak terjadi lagi," katanya.

Sementara, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyebut bahwa hak perempuan dan anak rentan dilanggar dalam kampanye-kampanye akbar partai dalam Pemilu 2024.BACA JUGA:Soal Tunggakan Pajak, Komisi II DPRD Kota Jambi Panggil BPPRD dan Pelaku Usaha

kpai temukan pelanggaran hak anak                             jakarta – komisi perlindungan anak indonesia (kpai) menyebut terdapat sejumlah pelanggaran hak anak dalam pemilu 2024, di antaranya menjadikan anak sebagai pengajak untuk memilih pasangan capres-cawapres tertentu melalui rekaman-rekaman video.
"rekaman-rekaman video itu kemudian disebarkan di media sosial," kata anggota kpai sylvana apituley di jakarta, selasa.
selain itu, anak dijadikan operator praktik politik uang oleh caleg.
"ini kasusnya di palembang," kata dia.
baca juga:yordania cetak sejarah! melaju ke final piala asia 2023 setelah tundukkan korea selatan 2-0
pelanggaran lainnya, yakni para tokoh politik mengarahkan anak-anak untuk mengingat dan mempromosikan capres tertentu, tempat pendidikan, termasuk pondok pesantren, dijadikan target kampanye oleh tim kampanye pasangan capres-cawapres.
"bukan oleh paslonnya, tapi oleh timnya, baik petinggi parpol maupun tim pemenangannya," kata sylvana apituley.
padahal peraturan kpu nomor 20 tahun 2023 tentang kampanye dengan tegas melarang tempat pendidikan dijadikan sebagai target kampanye.
kpai telah melakukan pengawasan selama rangkaian pemilu 2024, berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, dan tim kampanye peserta pemilu sejak maret 2023.
baca juga:soal tunggakan pajak, bpprd kota jambi ungkap ada pelaku usaha belum membayar pajak
"kami sudah melakukan konsolidasi untuk memastikan bahwa pelanggaran hak anak selama pemilu, baik prakampanye sampai pengumuman hasil pemilu," kata dia.
dalam upaya meminimalisasi pelanggaran hak anak dalam pemilu, kpai menerbitkan surat edaran bersama dengan menteri pppa, ketua kpu, ketua bawaslu, dan mendagri.
"ada 11 bentuk pelanggaran yang harus diperhatikan oleh publik, utamanya oleh peserta pemilu agar tidak terjadi lagi," katanya.
sementara, kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (kemenpppa) menyebut bahwa hak perempuan dan anak rentan dilanggar dalam kampanye-kampanye akbar partai dalam pemilu 2024.baca juga:soal tunggakan pajak, komisi ii dprd kota jambi panggil bpprd dan pelaku usaha
"terdapat isu gender dan perlindungan anak. pelibatan anak dalam kampanye besar. orang-orang dewasa terbawa euforia dengan semangat yang luar biasa, teriak-teriak sambil bawa anak," kata asisten deputi perlindungan khusus anak dari kekerasan kemenpppa ciput eka purwanti di jakarta, selasa.
ciput eka purwanti mengatakan kemampuan anak kecil dalam menghadapi rasa tidak nyaman itu berbeda dengan orang dewasa, sehingga mereka akan menjadi tantrum.
"apa enggak deg-deg-an itu anak. bayangkan anak anak yang ikut orang tuanya, harus mengalami berada di tengah kerumunan, kesulitan buang air, haus, atau popok-nya penuh. orang tua sendiri butuh waktu untuk keluar dari kerumunan," katanya.
saat anak tantrum, orang tua emosi sehingga bisa melakukan kekerasan terhadap anak.
baca juga:ganjar janji akan prioritaskan ciptakan lapangan kerja dan stabilkan harga bahan pokok
kemudian bila melarang anak ikut dalam kampanye, maka umumnya anak akan diasuh oleh ibunya yang membuat sang ibu kehilangan haknya untuk mendapat informasi dalam kegiatan kampanye.
"jangan sampai karena kita melarang anak ikut, warga sendiri ikut kehilangan haknya untuk mendapat informasi dalam kampanye. apalagi perempuan pasti yang enggak boleh ikut karena dalam budaya patriarki, dianggap anak ini melekat dengan ibunya," katanya.
sementara anggota komisi perlindungan anak indonesia (kpai) sylvana apituley mengatakan upaya untuk mengarusutamakan hak anak dalam pemilu, masih merupakan pekerjaan rumah yang sangat besar.
pasalnya kasus-kasus pelanggaran hak anak dalam pemilu banyak terjadi, baik yang dilaporkan oleh masyarakat, maupun temuan-temuan kpai.
baca juga:sering ngantuk di pagi hari? ini dia 10 cara menghilangkan ngantuk di pagi hari
selama satu tahun pengawasan kpai dalam rangkaian pemilu 2024, ada enam kasus yang diadukan kepada kpai, dan 47 kasus temuan kpai di media sosial.
menurut dia, dari sejumlah kasus itu, ada 15 bentuk pelanggaran hak anak selama pemilu.
"kami menemukan ada pengulangan pelanggaran, juga ada pelanggaran yang baru," katanya. *

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Jambi Independent 08 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan