Kapolresta Cek Pergeseran Personel PAM TPS Pemilu
PENGAMANAN: Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi saat mengecek personel PAM TPS Pemilu. -IST/JAMBI INDEPENDENT-Jambi Independent
JAMBI - Kapolresta Jambi memimpin apel pengecekan dan pergeseran personel PAM TPS Pemilu 2024, di lapangan Polresta Jambi pada Senin, (12 Februari 2024).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh para Penjabat Utama (PJU) Polresta Jambi, para Kapolsek serta personel yang terlibat pengamanan TPS Pemilu 2024, dan Wadanyon A Pelopor Brimobda Jambi, AKP Komaruddin.
Kapolresta Jambi, Kombes Pol Eko Wahyudi menyampaikan, Pemilu merupakan wujud keikutsertaan seluruh rakyat Indonesia, dalam penyelenggaraan pemerintahan negara .
"Pemilu adalah sarana demokrasi untuk menyampaikan aspirasi rakyat, pemilu merupakan kehendak rakyat dan menjalankan sesuai dengan keinginan rakyat," tuturnya.
BACA JUGA:Identitas Mayat Mengapung di Sungai Terbongkar
BACA JUGA:Mengenal Perbedaan Bipolar dan Kepribadian Ganda, Ternyata Ini Penyebabnya
Ia menyampaikan kepada para personil untuk menjalankan tugas mengamankan, memperkokoh kerjasama, dalam melaksanakan dan menciptakan pesta demokrasi yang aman, jujur, adil dan damai.
"Kepada seluruh personel untuk benar-benar dalam melaksanakan tugas pengamanan TPS. Karena ini tugas bukan main-main," imbaunya.
Personel Polresta Jambi yang terlibat pengamanan TPS sebanyak 374 personel, ditambah 11 Pamenwas, BKO Polda Jambi sebanyak 190 orang, Brimob Polda Jambi 120 orang, dan personel untuk melakukan pengamanan di TPS sebanyak 1.903 orang.
"Personel juga bertugas di obyek vital seperti KPU, Bawaslu, TPS dan Pengamanan Logistik," ungkapnya.
BACA JUGA:BNNP Jambi Amankan 130 Butir Pil Ekstasi Dua Tersangka Ditahan
BACA JUGA:Kompak Pakai Merah, Ini Dia Gaya Busana Gibran dan Selvi Ananda Ketika Imlek
Ia berpesan kepada para personil untuk bertindak tegas dan terukur, menghindari tindakan arogansi dan pelanggaran HAM, serta menjaga komunikasi dengan semua pihak terkait di TKP.
"Bilamana terjadi ganggu keamanan, silahkan lakukan tindakan tegas dan terukur, hindari tindak arogansi, pelanggaran HAM, serta lakukan komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak terkait yang ada di TKP," katanya.