Upayakan Penambahan Dana untuk Desa

Reporter: Rizal Zebua |

Editor: Rizal Zebua |

Minggu , 18 Feb 2024 - 21:11

SAROLANGUN – Pemkab Sarolangun telah menggelar forum konsultasi publik dalam penyusunan Rancana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 mendatang.

Dalam forum konsultasi publik itu, Penjabat (Pj) Bupati Sarolangun, Bachril Bakri mengatakan, akan mengupayakan penambahan dana untuk desa dan kecamatan di Sarolangun.

“Ini masih rancangan awal, baru nanti dilakukan Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten Sarolangun. Dalam penyusunan RKPD juga harus memperhatikan kebijakan nasional,” katanya, belum lama ini.

Bachril menegaskan, dalam penyusunan arah kebijakan terdapat beberapa isu strategis yang perlu ditangani Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

Bukan hanya untuk infrastruktur, sosial ekonomi juga menjadi poin penting dalam penyusunan.

Bachril mengharapkan, di tahun 2024 masalah kemiskinan ekstrim dan pengangguran akan menjadi fokus untuk diselesaikan.

“Pendidikan dan kesehatan juga tetap jadi fokus kita. Saya juga memetakan ada 10 isu strategis yang menjadi perhatian kita,” ujarnya.

Selain itu, melalui forum konsultasi publik diminta dapat mempertajam perencanaan pembangunan daerah.

“Kita juga ingin menambah anggaran dana desa, perkuatan dan kita akan buat pedomannya, kalau kemampuan keuangan cukup kita hitung nanti dan juga untuk kecamatan juga kita akan coba lakukan penambahan,” ungkapnya.

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua Komisi l DPRD Sarolangun, Pj Sekda, Plt Kepala Bappeda Maria Susanti serta tamu undangan lainnya.

Sementara Peltu Kepala Bappeda sarolangun, Maria Susanti dalam laporannya menyebutkan, pelaksanaan Forum konsultasi publik ini dilakukan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

“Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD,” kata dia.

Bahwasannya lanjutnya, rancangan awal RKPD dibahas oleh SKPD dan pemangku kepentingan sehingga perencanaan pembangunan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan setelah pelaksanaan Musrenbang kecamatan yang dilaksanakan 22 Januari 2024 sampai 07 Februari 2024.

“Yang menjadi isu strategis pembangunan daerah tahun 2025 yang akan datang,” tutupnya. (*/zen)

upayakan penambahan dana untuk desa                            sarolangun – pemkab sarolangun telah menggelar forum konsultasi publik dalam penyusunan rancana kerja pemerintah daerah (rkpd) tahun 2025 mendatang.dalam forum konsultasi publik itu, penjabat (pj) bupati sarolangun, bachril bakri mengatakan, akan mengupayakan penambahan dana untuk desa dan kecamatan di sarolangun.
baca juga:new honda stylo 160 siap pikat pengunjung iims 2024, di penampilan perdana 
baca juga:marc marquez ungkap siapa saja ancaman utama di musim motogp 2024
“ini masih rancangan awal, baru nanti dilakukan musrenbang rkpd tingkat kabupaten sarolangun. dalam penyusunan rkpd juga harus memperhatikan kebijakan nasional,” katanya, belum lama ini.bachril menegaskan, dalam penyusunan arah kebijakan terdapat beberapa isu strategis yang perlu ditangani pemerintah kabupaten sarolangun.bukan hanya untuk infrastruktur, sosial ekonomi juga menjadi poin penting dalam penyusunan.bachril mengharapkan, di tahun 2024 masalah kemiskinan ekstrim dan pengangguran akan menjadi fokus untuk diselesaikan.“pendidikan dan kesehatan juga tetap jadi fokus kita. saya juga memetakan ada 10 isu strategis yang menjadi perhatian kita,” ujarnya.selain itu, melalui forum konsultasi publik diminta dapat mempertajam perencanaan pembangunan daerah.“kita juga ingin menambah anggaran dana desa, perkuatan dan kita akan buat pedomannya, kalau kemampuan keuangan cukup kita hitung nanti dan juga untuk kecamatan juga kita akan coba lakukan penambahan,” ungkapnya.tampak hadir dalam kegiatan tersebut, ketua komisi l dprd sarolangun, pj sekda, plt kepala bappeda maria susanti serta tamu undangan lainnya.sementara peltu kepala bappeda sarolangun, maria susanti dalam laporannya menyebutkan, pelaksanaan forum konsultasi publik ini dilakukan berdasarkan permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. “tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rpjpd dan rpjmd, serta tata cara perubahan rpjpd, rpjmd, dan rkpd,” kata dia.bahwasannya lanjutnya, rancangan awal rkpd dibahas oleh skpd dan pemangku kepentingan sehingga perencanaan pembangunan sesuai dengan aspirasi masyarakat. kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan setelah pelaksanaan musrenbang kecamatan yang dilaksanakan 22 januari 2024 sampai 07 februari 2024.“yang menjadi isu strategis pembangunan daerah tahun 2025 yang akan datang,” tutupnya. (*/zen)

Tag