Dewan Minta Jangan Langsung Pemutusan, Soal Masalah pada KWH Meter Masyarakat

Reporter: Rizal Zebua |

Editor: Finarman |

Rabu , 28 Feb 2024 - 20:41

HEARING: Suasana hearing Komisi II DPRD kota Jambi bersama PLN UP3 Jambi.-RIZAL ZEBUA/JAMBI INDEPENDENT -Jambi Independent

Jambi – Komisi II DPRD Kota Jambi, menggelar rapat dengar pendapat dengan PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Jambi. Hearing ini terkait dengan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), karena banyak laporan masyarakat mengenai persoalan tersebut.

Rapat itu dihadiri oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Jambi, juga Ombudsman Provinsi Jambi serta Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi.

Dalam rapat itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi, Junedi Singarimbun mengatakan, jika hearing ini merupakan tindaklanjut laporan masyarakat tentang pelanggaran-pelanggaran dan denda-denda oleh PLN.

“Kami pertanyakan, kemana denda-denda itu selama ini, apakah ada juga disetorkan ke PAD Kota Jambi melalui Pajak Penerangan Jalan Umum (PJU),” kata Junedi, Rabu 28 Februari 2024.

Pelanggaran-pelanggaran yang tidak begitu krusial, kalangan dewan minta tidak langsung dilakukan pemutusan jaringan. Harus diberi surat peringatan, dilakukan penyelidikan, baru diberi sanksi.

“Baiknya dipastikan dulu, disengaja atau tidak, diselidiki dulu. Karena banyak warga yang tidak tahu. Tiba-tiba ada masalah pada KWH meter langsung diputus oleh PLN. Ada yang kena denda sampai Rp7 juta,” katanya.

Junedi juga menyinggung masalah sambungan sambungan rumah yang overload. Di mana sambungan paralel kabel listrik yang terhubung dari rumah ke rumah menempel di atap kediaman mereka dengan pakai besi tempat kabel tersebut.

“Ada yang sampai 10 sambungan rumah itu sangat beresiko bagi masyarakat. Karena itu juga tanggung jawab dari PLN tadi, supaya ditambah tiang. Saya tekankan soal hak dan kewajiban PLN di Kota Jambi ini supaya benar-benar dijalankan,” katanya.

Hasil dari hearing itu nantinya akan dibawa ke Kementerian ESDM untuk mencarikan solusi. Supaya jaringan listrik di Kota Jambi ini kedepannya bisa lebih tertib.

Anggota Komisi II DPRD Kota Jambi, Sutiono pada kesempatan itu meminta data berapa jumlah data denda-denda yang sudah masuk ke PLN dari warga Kota Jambi sepanjang 2023 lalu, sebagai bagian dari kebijakan P2TL.

dewan minta jangan langsung pemutusan, soal masalah  pada kwh meter masyarakat                            jambi – komisi ii dprd kota jambi, menggelar rapat dengar pendapat dengan pln unit pelaksana pelayanan pelanggan (up3) jambi. hearing ini terkait dengan penertiban pemakaian tenaga listrik (p2tl), karena banyak laporan masyarakat mengenai persoalan tersebut. 
rapat itu dihadiri oleh yayasan lembaga konsumen indonesia (ylki) jambi, juga ombudsman provinsi jambi serta badan pengelola pajak dan retribusi daerah (bpprd) kota jambi. 
dalam rapat itu, ketua komisi ii dprd kota jambi, junedi singarimbun mengatakan, jika hearing ini merupakan tindaklanjut laporan masyarakat tentang pelanggaran-pelanggaran dan denda-denda oleh pln. 
“kami pertanyakan, kemana denda-denda itu selama ini, apakah ada juga disetorkan ke pad kota jambi melalui pajak penerangan jalan umum (pju),” kata junedi, rabu 28 februari 2024.
baca juga:diskominfo perkuat pengamanan siber 
baca juga:warga resah sembako melambung, pemprov diminta segera kendalikan harga
pelanggaran-pelanggaran yang tidak begitu krusial, kalangan dewan minta tidak langsung dilakukan pemutusan jaringan. harus diberi surat peringatan, dilakukan penyelidikan, baru diberi sanksi. 
“baiknya dipastikan dulu, disengaja atau tidak, diselidiki dulu. karena banyak warga yang tidak tahu. tiba-tiba ada masalah pada kwh meter langsung diputus oleh pln. ada yang kena denda sampai rp7 juta,” katanya.
junedi juga menyinggung masalah sambungan sambungan rumah yang overload. di mana sambungan paralel kabel listrik yang terhubung dari rumah ke rumah menempel di atap kediaman mereka dengan pakai besi tempat kabel tersebut.
“ada yang sampai 10 sambungan rumah itu sangat beresiko bagi masyarakat. karena itu juga tanggung jawab dari pln tadi, supaya ditambah tiang. saya tekankan soal hak dan kewajiban pln di kota jambi ini supaya benar-benar dijalankan,” katanya.
baca juga:tps liar sudah kerap dibersihkan, ardi: ada oknum masyarakat tak sadar
baca juga:2.875 hektare sawah gagal panen, terbanyak di kota sungaipenuh
hasil dari hearing itu nantinya akan dibawa ke kementerian esdm untuk mencarikan solusi. supaya jaringan listrik di kota jambi ini kedepannya bisa lebih tertib. 
anggota komisi ii dprd kota jambi, sutiono pada kesempatan itu meminta data berapa jumlah data denda-denda yang sudah masuk ke pln dari warga kota jambi sepanjang 2023 lalu, sebagai bagian dari kebijakan p2tl.
selain itu, dia juga meminta kalkulasi perhitungan denda yang dikenakan pada pelanggar.
“ada yang didenda rp7 juta, tapi pas di protes, dendanya turun jadi rp4 juta. jadi dasar apa yang digunakan untuk perhitungan itu,” katanya.
baca juga:sidak bulog dan gudang beras, pj walikota jambi pastikan stok pangan aman
baca juga:bocah usia 7 tahun tewas kecelakaan
sutiono juga meminta agar para pelanggar yang tidak layak ditetapkan denda, untuk diberi ruang mediasi. 
“bolehkan ajukan keberatan, karena tidak semua itu sesuai dengan yang dituduhkan. kadang konsumen itu tidak tahu. beri ruangan khusus untuk mereka bisa menyanggah, jangan dipersuli. kami dengar, mereka yang mau menyanggah ini dipersulit, lempar sana, lempar sini. jadi makanya saya minta ada ruangan khusus,” katanya.
ia juga membandingkan, bahwa pln sering pemadaman listrik hingga berjam-jam. namun masyarakat tak pernah meminta kompensasi kepada pln. 
“tapi giliran konsumen telat bayar 1-2 hari, langsung putus. jadi jangan juga seperti itu, kebijakan itu harus berkeadilan,” jelasnya.
baca juga:pelaku curanmor di bungo dibekuk
baca juga:sepasang bukan suami istri terjaring razia
sementara asisten manager niaga dan pemasaran, pln up3 jambi, ery adhityo, mengatakan, jika p2tl memiliki regulasi yang jelas. p2tl ini diberlakukan bagi pelanggan pln yang diduga ada indikasi pelanggaran. 
dilakukan dalam rangka penertiban, supaya listrik bisa dipakai dengan benar, dan diukur secara benar. 
“muaranya nanti ada korelasi dengan pajak pju tadi, supaya perhitungannya juga sesuai. sehingga kami meminimalisir upaya pencurian,” katanya.
ditambahkan indra jaya, manajer bagian transaksi energi pln up3 jambi, jika pelanggan terindikasi melakukan pelanggaran, pihaknya juga memberikan kesempatan untuk menyanggah. 
baca juga:berkas empat tersangka dilimpahkan, penambangan minyak ilegal di desa jebak kabupaten batanghari 
baca juga:zverev tersingkir dari babak pertama mexico open
“kita telaah juga bukti – bukti yang disampaikan,” katanya.
“kami akan mengakomodir saran-saran dari hasil hearing ini. selama ini kami juga sudah memberikan atensi, kami beri ruang mengajukan keberatan. kami melibatkan esdm provinsi. ada yang sampai lepas sanksi ada. kami beberapa kali mengubah penetapan, jika konsumen memiliki bukti-bukti,” tutupnya. (zen/ira)