Masa Jabatan Kades Kini 8 Tahun, Setelah DPR Sahkan RUU Desa Jadi UU

Reporter: Antara |

Editor: Finarman |

Sabtu , 30 Mar 2024 - 10:00

Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna DPR RI ke-14 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. -ANTARA/Melalusa Susthira K.-Jambi Independent

masa jabatan kades kini 8 tahun, setelah dpr sahkan ruu desa jadi uu                             jakarta - rapat paripurna dpr ri ke-14 masa persidangan iv tahun sidang 2023-2024 menyetujui revisi undang-undang tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menjadi undang-undang.
"apakah rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang, setuju ya?" kata ketua dpr ri puan maharani dalam rapat paripurna di gedung dpr ri, jakarta, kamis.
pertanyaan itu dijawab setuju oleh seluruh anggota dan perwakilan fraksi yang hadir pada rapat paripurna dpr ri, disusul gemuruh tepukan tangan.
saat menyampaikan laporan di awal, ketua baleg dpr ri supratman andi agtas mengatakan hasil pembahasan ruu desa yang disepakati terdiri 26 angka perubahan.
baca juga:ratusan jemaat gbi soekarno hatta tampak khusyuk ibadah jumat agung
baca juga:5 tips kemas barang dalam koper untuk mudik, bisa muat baju banyak
salah satu perubahan penting yang disetujui adalah ketentuan pasal 39 terkait masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak dua kali masa jabatan, yang semula 6 tahun dengan maksimal tiga periode.
perubahan ketentuan dalam ruu desa lainnya, lanjut dia, terdiri dari penyisipan pasal 5a tentang pemberian dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi; ketentuan pasal 26, pasal 50a, dan pasal 62 ditambah pengaturan terkait pemberian tunjangan purnatugas satu kali di akhir masa jabatan kepala desa, badan permusyawaratan desa, dan perangkat desa sesuai dengan kemampuan desa.
kemudian, penyisipan pasal 34a terkait syarat jumlah calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa (pilkades); ketentuan pasal 72 soal sumber pendapatan desa; ketentuan pasal 118 soal ketentuan peralihan; ketentuan pasal 121a terkait pemantauan dan peninjauan undang-undang.
dia mengatakan bahwa sebelumnya sembilan fraksi di baleg dpr ri telah menyetujui agar ruu desa dilanjutkan ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang setelah melakukan pembahasan 248 daftar inventarisasi masalah (dim) dalam rapat kerja bersama pemerintah pada 5 februari 2024.
baca juga:ternyata ini alasan psi usung kaesang maju sebagai cagub jakarta
baca juga:provinsi bali raih angka prevelansi stunting terendah di indonesia
“dari 9 fraksi yang ada di dewan perwakilan rakyat republik indonesia menyetujui secara bulat agar rancangan undang-undang desa bisa dibawa ke dalam tahap pembicaraan tingkat ii dalam rapat paripurna dpr untuk ditetapkan dan disetujui menjadi undang-undang,” katanya.
dalam kesempatan itu, menteri dalam negeri (mendagri) tito karnavian berharap revisi uu desa mampu mewujudkan desa yang lebih maju mandiri dan sejahtera untuk memberikan kontribusi guna terwujudnya cita-cita indonesia emas 2045.
“menjadi terobosan atau inovasi terhadap kebijakan peraturan perundangan dalam rangka akselerasi peningkatan kinerja pemerintah desa yang tujuannya tidak lain adalah pemerintahan yang lebih baik, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa sehingga desa akan menjadi kekuatan atau sentra untuk pembangunan, tidak hanya sekedar berorientasi kepada urban atau daerah perkotaan,” kata tito saat menyampaikan pendapat akhir mewakili presiden.
selain puan, tampak hadir mendampingi pula para wakil ketua dpr ri rachmat gobel, lodewijk f. paulus, dan sufmi dasco ahmad. selain itu, juga hadir perwakilan perangkat desa yang ikut menyaksikan persetujuan ruu desa dari balkon ruang rapat paripurna dpr ri.
baca juga:10 cara mengatasi foto whatsapp tidak bisa tersimpan di galeri hp
baca juga:kasus dbd meningkat,dpr singgung penelitian nyamuk wolbachia dan kebutuhan vaksin
berdasarkan catatan dari sekretariat jenderal dpr ri, rapat paripurna tersebut dihadiri oleh 69 anggota dewan secara fisik dan 234 anggota dewan lainnya menyatakan izin.
“sehingga anggota yang hadir adalah 303 anggota dari 575 anggota dpr ri dan dihadiri oleh anggota dari seluruh fraksi yang ada di dpr ri,” kata puan. (antara)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Jambi Independent 31 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan