Hakim Tolak Eksepsi Mantan Ketua Komite SMAN 2 Tanjabbar, Perkara Korupsi Pembangunan Ruang Kelas Baru

Reporter: Finarman |

Editor: Finarman |

Rabu , 31 Jul 2024 - 20:04

ilustrasi korupsi -IST/JAMBI INDEPENDENT-Jambi Independent

JAMBI – Eksepsi penasihat hukum mantan Ketua Komite Sekolah Menangah Atas Negeri (SMAN) 2 Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Yuliawati, ditolak. Dalam sidang yang digelar, Senin 31 Juli 2024, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jambi, menyatakan jika keberatan (eksepsi) penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima.

Ketua majelis hakim yang menyidangkan perkara ini, Yofistian, menyebutkan, jika nota keberatan penasihat hukum terdakwa sudah masuk dalam pokok materi perkara. Sehingga keberatan tersebut harus dibukti dalam persidangan.

“Menolak keberatan penasihat hukum terdakwa, karena sudah masuk pada materi pokok perkara dan harus dibuktikan dalam persidangan. Memerintahkan kepada jaksa penuntut umum, Kejaksaan Negeri Tanjab Barat untuk menghadirkan saksi,” sebut Yofistian dalam sidang.

Setelah membacakan putusan sela majelis hakim, tim jaksa penuntut umum meminta waktu untuk menghadirkan saksi. Sidang kemudian ditunda hingga pekan depan dengan menghadirkan saksi-saks dan alat bukti lainnya ke persidangan.

BACA JUGA:Meritokrasi Hati

Dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, terdakwa Yuliawati, didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 4 Tanjabbar.

Dakwaan tersebut dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjabbar, Sudarmanto, dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi, Rabu 17 Juli 2024 lalu.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tanjabbar itu menambahkan, berdasarkan surat dakwaan terdakwa Yuliawati diancam hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara.

Terdakwa didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) subsidiair pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

Dari seluruh pencairan anggaran pembangunan fisik SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat tersebut ditransfer/pemindah bukuan dari rekening kas daerah Provinsi Jambi ke rekening SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat.

Untuk pencairan tahap I (pertama), terdakwa selaku Ketua Pelaksana Pembangunan menandatangani kwitansi pencairan dan setelah anggaran tahap I dicairkan kemudian saksi Asmaida selaku Kepala SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat.

hakim tolak eksepsi mantan ketua komite sman 2 tanjabbar, perkara korupsi pembangunan ruang kelas baru                             jambi – eksepsi penasihat hukum mantan ketua komite sekolah menangah atas negeri (sman) 2 tanjung jabung barat (tanjabbar), yuliawati, ditolak. dalam sidang yang digelar, senin 31 juli 2024, majelis hakim pengadilan tipikor jambi, menyatakan jika keberatan (eksepsi) penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima. 
ketua majelis hakim yang menyidangkan perkara ini, yofistian, menyebutkan, jika nota keberatan penasihat hukum terdakwa sudah masuk dalam pokok materi perkara. sehingga keberatan tersebut harus dibukti dalam persidangan. 
“menolak keberatan penasihat hukum terdakwa, karena sudah masuk pada materi pokok perkara dan harus dibuktikan dalam persidangan. memerintahkan kepada jaksa penuntut umum, kejaksaan negeri tanjab barat untuk menghadirkan saksi,” sebut yofistian dalam sidang. 
setelah membacakan putusan sela majelis hakim, tim jaksa penuntut umum meminta waktu untuk menghadirkan saksi. sidang kemudian ditunda hingga pekan depan dengan menghadirkan saksi-saks dan alat bukti lainnya ke persidangan.
baca juga:meritokrasi hati
baca juga:jembatan gentala arasy gelap gulita 
dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, terdakwa yuliawati, didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi pembangunan ruang kelas baru (rkb) sman 4 tanjabbar.
dakwaan tersebut dibacakan jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) tanjabbar, sudarmanto, dalam persidangan di pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) jambi, rabu 17 juli 2024 lalu.
kepala seksi pidana khusus (kasi pidsus) kejari tanjabbar itu menambahkan, berdasarkan surat dakwaan terdakwa yuliawati diancam hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara.
terdakwa didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) subsidiair pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 juncto undang-undang nomor 20 tahun 2001.
baca juga:kawal pembangunan desa, sah dukung komitmen prabowo, akan pemerataan pembangunan wilayah
baca juga:xiaomi resmi rilis redmi pad se 4g, berikut harga dan spesifikasi
dari seluruh pencairan anggaran pembangunan fisik sma negeri 2 tanjung jabung barat tersebut ditransfer/pemindah bukuan dari rekening kas daerah provinsi jambi ke rekening sma negeri 2 tanjung jabung barat. 
untuk pencairan tahap i (pertama), terdakwa selaku ketua pelaksana pembangunan menandatangani kwitansi pencairan dan setelah anggaran tahap i dicairkan kemudian saksi asmaida selaku kepala sma negeri 2 tanjung jabung barat. 
saksi meri rezeki selaku bendahara sekolah membuat spesimen tanda tangan pencairan uang. dan kemudian uang tersebut dipergunakan oleh saksi meri rezeki untuk membayar pengeluaran-pengeluaran dalam rangka pembangunan fisik sebagaimana tercantum dalam kontrak.
merasa tidak dilibatkan pada saat penggunaan anggaran tahap i, terdakwa selaku ketua pelaksana tidak mau menandatangani dokumen–dokumen pengajuan pencairan tahap ii dan tahap iii, oleh karena itu terjadi keterlambatan pengajuan pencairan anggaran tahap ii dan tahap iii. 
baca juga:masih tunggu hasil dari dinkes, soal dugaan keracunan peserta jalan sehat
baca juga:simak! begini cara top up koin tiktok murah untuk beli gift yang anti ribet!
terdakwa meminta agar bendahara pelaksana, yaitu saksi meri rezeki untuk diganti karena apabila tidak diganti maka terdakwa tidak mau menandatangani pengajuan pencairan anggaran tahap ii dan tahap iii.
untuk menghindari terjadinya keterlambatan pencairan anggaran pembangunan fisik, kemudian dilakukan pergantian bendahara pelaksana dari saksi meri rezeki kepada saksi harliawan. setelah dilakukan pergantian bendahara tersebut barulah terdakwa mau menandatangani dokumen–dokumen pengajuan pencairan anggaran tahap ii dan tahap iii secara bersamaan dan untuk pencairan tahap ii (kedua) dan tahap iii (ketiga) sejumlah rp 1.321.626.000. penarikan uang dari rekening sekolah dilakukan oleh terdakwa selaku ketua pelaksana dan saksi harliawan selaku bendahara pengganti.
selanjutnya uang pencairan tahap ii dan tahap iii tersebut dipergunakan untuk membayar biaya–biaya pembangunan fisik yang dilaksanakan di sma negeri 2 tanjung jabung barat. 
tetapi pada tanggal 30 januari 2023, terdakwa mengalihkan uang pembangunan fisik bangunan sejumlah rp  500.000.000 dari rekening sekolah sma negeri 2 tanjung jabung barat ke rekening pribadi milik terdakwa pada bank bri kuala tungkal.
baca juga:pemerintah indonesia bolehkan wanita hamil aborsi, begini aturannya
baca juga:sampaikan jawaban terhadap pandangan fraksi atas ranperda apbd-p kota jambi tahun 2024
dalam setiap tahapan pelaksanaan fisik pembangunan dana dak tersebut di atas, seharusnya terdakwa selaku ketua pelaksana membuat laporan perkembangan fisik pekerjaan sebelum dilakukan pencairan anggaran tahap ii dan tahap iii, namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh terdakwa. 
selain itu terdakwa selaku ketua pelaksana pembangunan juga tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, kedua laporan tersebut semestinya dibuat dan diserahkan oleh terdakwa kepada pihak dinas pendidikan propinsi jambi.
akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah rp. 396.465.149 atau setidak-tidaknya sejumlah rp 188.059.400 sebagaimana tercantum dalam laporan hasil audit investigasi inspektorat daerah provinsi jambi. (ira)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Jambi Independent 01 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan