Respon Dari 3 Capres terkait Ucapan Jokowi Presiden Boleh Kampanye dan Berpihak

Reporter: Fajar |

Editor: Finarman |

Minggu , 28 Jan 2024 - 13:54

Ganjar Pranowo - Anies Baswedan -Prabowo Subianto -Bindo-

Jakarta - Tiga calon presiden (capres) untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 merespons Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menjelaskan ucapannya terkait presiden boleh berkampanye dan berpihak pada Pemilihan Umum (Pemilu).

Diketahui, Jokowi memberikan keterangan pers lanjutan soal Pasal dalam Undang-Undang (UU) Pemilu yang membolehkan presiden ikut berkampanye.

Keterangan pers itu dilakukan Jokowi pada Jumat 26 Januari 2024, dua hari setelah dirinya menyebut presiden boleh berkampanye dan berpihak.

Publik bisa mengakses keterangan pers ini sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden. Dengan membawa kertas karton, Jokowi menjelaskan soal Pasal 299 dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pada kertas karton itu berbunyi Pasal 299, yakni "Presiden dan Wakil Presiden Mempunyai Hak Melaksanakan Kampanye".

Lantas bagaimana tanggapan ketiga capres atas penjelasan Jokowi tersebut, berikut ulasannya. Anies serahkan pada publik Capres nomor urut 1, Anies Baswedan mengatakan, biarlah sikap Jokowi yang menjelaskan soal pasal berbunyi presiden boleh kampanye itu, dinilai oleh rakyat secara langsung.

Menurut Anies, masyarakat bisa menilai apakah situasi demikian perlu diteruskan atau tidak.

"Itu semua akan dikembalikan kepada rakyat untuk melakukan penilaian, apakah situasi seperti ini mau diteruskan ataukah dari sini perlu ada perubahan. Menurut kami, perlu perubahan," kata Anies saat ditemui di Banda Aceh, Aceh, Sabtu 27 Januari 2024.

Anies berujar, salah satu agenda perubahan adalah mengembalikan marwah kepemimpinan tingkat nasional agar tak lagi bersifat partisan seperti saat ini.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, sudah seharusnya seorang pemimpin negara memiliki sikap sebagai seorang negarawan dan mengayomi setiap anak bangsa.

respon dari 3 capres terkait ucapan jokowi presiden boleh kampanye dan berpihak                             jakarta - tiga calon presiden (capres) untuk pemilihan presiden (pilpres) 2024 merespons presiden joko widodo (jokowi) yang menjelaskan ucapannya terkait presiden boleh berkampanye dan berpihak pada pemilihan umum (pemilu).
diketahui, jokowi memberikan keterangan pers lanjutan soal pasal dalam undang-undang (uu) pemilu yang membolehkan presiden ikut berkampanye.
keterangan pers itu dilakukan jokowi pada jumat 26 januari 2024, dua hari setelah dirinya menyebut presiden boleh berkampanye dan berpihak.
publik bisa mengakses keterangan pers ini sebagaimana disiarkan youtube sekretariat presiden. dengan membawa kertas karton, jokowi menjelaskan soal pasal 299 dalam uu nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.
baca juga:walikota 2024, fikar azami : golkar sungai penuh siap bangkit di pemilu 2024
baca juga:ganjar minta jokowi untuk klarifikasi terkait pose dua jari saat kunjungan ke jawa tengah
pada kertas karton itu berbunyi pasal 299, yakni "presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye".
lantas bagaimana tanggapan ketiga capres atas penjelasan jokowi tersebut, berikut ulasannya. anies serahkan pada publik capres nomor urut 1, anies baswedan mengatakan, biarlah sikap jokowi yang menjelaskan soal pasal berbunyi presiden boleh kampanye itu, dinilai oleh rakyat secara langsung.
menurut anies, masyarakat bisa menilai apakah situasi demikian perlu diteruskan atau tidak.
"itu semua akan dikembalikan kepada rakyat untuk melakukan penilaian, apakah situasi seperti ini mau diteruskan ataukah dari sini perlu ada perubahan. menurut kami, perlu perubahan," kata anies saat ditemui di banda aceh, aceh, sabtu 27 januari 2024.
baca juga:waduh! banyak nasi kotak yang basi dan berbelatung saat pelantikan kpps di banyuwangi
baca juga:korban tewas di gaza kini mencapai 26.257 orang
anies berujar, salah satu agenda perubahan adalah mengembalikan marwah kepemimpinan tingkat nasional agar tak lagi bersifat partisan seperti saat ini.
mantan gubernur dki jakarta ini mengatakan, sudah seharusnya seorang pemimpin negara memiliki sikap sebagai seorang negarawan dan mengayomi setiap anak bangsa.
"kita ingin mengembalikan marwah, kepemimpinan nasional sebagai negarawan yang mengayomi semua, yang merangkul semua, itu agenda perubahan kita, sehingga kepala negara betul-betul menjadi kepala dari seluruh proses kenegaraan yang menunjukkan sikap kenegarawanan," ujar anies.
anies mengatakan, dari ucapan jokowi tentang presiden boleh kampanye dan berpihak justru semakin jelas terlihat para pimpinan tingkat pusat berpihak menjadi corong bagi salah satu kelompok yang mereka dukung saja.
capres nomor urut 2, prabowo subianto, hanya sedikit berkomentar soal jokowi yang memberi penjelasan pasal yang membolehkan presiden kampanye dan berpihak.
dia hanya mengatakan bahwa perihal langkah dan tindakan presiden dalam pemilu sudah diatur dalam perundangan yang ada.
"saya kira sudah ada diskursus dan sudah diatur oleh peraturan semuanya. saya kira kita berpegang kepada itu saja," kata prabowo di kawasan menteng, jakarta, jumat. ketika ditegaskan lebih jauh soal ini, prabowo enggan berkomentar lagi soal hal tersebut.
ganjar nilai berbahaya hanya capres nomor urut 3, ganjar pranowo yang secara langsung meminta presiden jokowi mengoreksi pernyataannya soal presiden boleh kampanye dan berpihak.
mantan gubernur jawa tengah ini menilai bahwa pernyataan jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua aparatur sipil negara (asn) hingga tni/polri harus netral, lebih pas untuk diterapkan.
"kalau statement yang kedua rasanya harus dikoreksi, karena kita mempertaruhkan demokrasi ini dengan potensi intervensi dari mereka yang sedang memegang kekuasaan," kata ganjar saat ditemui di lapangan puryabaya, ciawigebang, kuningan, jawa barat, sabtu 27 januari 2024.
menurut ganjar, pernyataan tersebut bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. apalagi, dia mengatakan, pernyataan itu menimbulkan polemik di publik karena presiden dianggap sudah tidak netral.
"saya kira agak berbahaya kalau dilakukan, meskipun bisa saja, karena secara hukum itu diperbolehkan. maka itu menjadi perdebatan dan hari ini perdebatan sudah terjadi," ujar ganjar.
ganjar kemudian mengingatkan, pasal dalam uu pemilu yang menjadi pijakan pernyataan jokowi bukan pasal yang berdiri-sendiri.
sebab, ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa presiden yang boleh berkampanye adalah presiden yang kembali maju dalam pilpres untuk periode keduanya (inkumben).
sedangkan jokowi, terhitung sudah maju dua kali pada pilpres 2014 dan pilpres 2019. "kalau tidak salah pasalnya tidak tunggal. itu pasalnya berlapis.
kalau dia ikumben maka boleh, kalau tidak saya kira netralitas menjadi penting. maka kata kpu orang yang inkumben harus izin kepada dirinya sendiri, itulah namanya conflict of interest," kata ganjar.
mengacu pada pasal 299 ayat 1 uu 7/2017, presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. di ayat 2 berbunyi, pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota partai politik mempunyai hak melaksanakan kampanye.
adapun dalam ayat 3, menyatakan bahwa pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota partai politik dapat melaksanakan kampanye apabila yang bersangkutan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden; anggota tim kampanye; atau pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke komisi pemilihan umum (kpu). (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Jambi Independent 03 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan