Soroti Kebocoran Solar Subsidi di Jambi, Syarif Fasha Ungkap Banyak Hal pada RDP Bersama BPH Migas

Reporter: Irma Suryani |

Editor: Rizal Zebua |

Kamis , 21 Nov 2024 - 17:15

Foto Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta 18 November 2024--instagram

JAMBIKORAN.COM – Kebocoran penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR RI dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta 18 November 2024.

Anggota Komisi VII DPR RI, Syarif Fasha, menyoroti kebocoran subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang digunakan untuk truk angkutan batubara di Jambi.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPH Migas, ia menjelaskan bahwa kondisi ini telah berlangsung bertahun-tahun dan membutuhkan solusi segera.

“Bayangkan, ada 40.000 truk batubara di Jambi yang mengangkut batubara dengan menggunakan solar subsidi. Satu truk setiap dua hari mengisi 200 liter solar, dan dalam sebulan bisa melakukan 15 trip. Jika dihitung, satu tahun konsumsi solar subsidi oleh mereka mencapai 1,2 juta kiloliter. Ini jelas tidak tepat sasaran,” ungkap Syarif Fasha.

SPBU Tidak Mampu Mengawasi

Menurut Syarif Fasha, beban utama pengawasan selama ini dilimpahkan kepada SPBU. Namun, dengan personel keamanan yang terbatas, SPBU tidak mampu menangani ribuan truk yang mengisi solar subsidi.

“SPBU hanya punya dua atau tiga orang satpam. Bagaimana mereka bisa menghadapi ribuan truk? Polisi memang sempat dikerahkan, tetapi mereka hanya sanggup bertugas seminggu. Setelah itu, mereka tidak bisa melanjutkan karena terkendala konsumsi dan transportasi. Siapa yang mau menanggung biaya operasional mereka?” tambahnya.

DPR Minta Peran BPH Migas Diperkuat

BACA JUGA:Fasha Makin Condong ke HAR

Dalam kesempatan itu, Syarif Fasha meminta agar BPH Migas memperbesar perannya dalam mengawasi distribusi BBM subsidi, termasuk mengalokasikan anggaran untuk mendukung operasional pihak keamanan.

“Mungkin BPH Migas bisa menganggarkan dana untuk membantu pengamanan di SPBU, misalnya untuk transportasi dan konsumsi petugas kepolisian yang bertugas di lapangan. Jangan hanya menyalahkan SPBU, tapi bantu mereka menjaga agar solar subsidi tidak bocor ke industri,” ujarnya.

Ia juga mengusulkan agar pemerintah memformulasikan ulang mekanisme penyaluran BBM subsidi. Dengan langkah ini, kebocoran subsidi dapat ditekan dan subsidi BBM lebih tepat sasaran.

BPH Migas Diharapkan Bertindak Cepat

soroti kebocoran solar subsidi di jambi, syarif fasha ungkap banyak hal pada rdp bersama bph migas                            jambikoran.com – kebocoran penyaluran bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi kembali menjadi sorotan dalam rapat dengar pendapat (rdp) antara komisi vii dpr ri dan badan pengatur hilir minyak dan gas bumi (bph migas) di jakarta 18 november 2024.
anggota komisi vii dpr ri, syarif fasha, menyoroti kebocoran subsidi bahan bakar minyak (bbm) jenis solar yang digunakan untuk truk angkutan batubara di jambi.
dalam rapat dengar pendapat (rdp) dengan bph migas, ia menjelaskan bahwa kondisi ini telah berlangsung bertahun-tahun dan membutuhkan solusi segera.
“bayangkan, ada 40.000 truk batubara di jambi yang mengangkut batubara dengan menggunakan solar subsidi. satu truk setiap dua hari mengisi 200 liter solar, dan dalam sebulan bisa melakukan 15 trip. jika dihitung, satu tahun konsumsi solar subsidi oleh mereka mencapai 1,2 juta kiloliter. ini jelas tidak tepat sasaran,” ungkap syarif fasha.
baca juga:tindaklanjuti laporan, syarif fasha cek fakta limbah pt jambi waras yang di buang ke sungai batanghari
baca juga:fasha: jambi independent bersama saya sejak sebelum jadi wako
spbu tidak mampu mengawasi
menurut syarif fasha, beban utama pengawasan selama ini dilimpahkan kepada spbu. namun, dengan personel keamanan yang terbatas, spbu tidak mampu menangani ribuan truk yang mengisi solar subsidi.
“spbu hanya punya dua atau tiga orang satpam. bagaimana mereka bisa menghadapi ribuan truk? polisi memang sempat dikerahkan, tetapi mereka hanya sanggup bertugas seminggu. setelah itu, mereka tidak bisa melanjutkan karena terkendala konsumsi dan transportasi. siapa yang mau menanggung biaya operasional mereka?” tambahnya.
dpr minta peran bph migas diperkuat
baca juga:fasha makin condong ke har
baca juga:hasbi anshory terus kejar suara syarif fasha
dalam kesempatan itu, syarif fasha meminta agar bph migas memperbesar perannya dalam mengawasi distribusi bbm subsidi, termasuk mengalokasikan anggaran untuk mendukung operasional pihak keamanan.
“mungkin bph migas bisa menganggarkan dana untuk membantu pengamanan di spbu, misalnya untuk transportasi dan konsumsi petugas kepolisian yang bertugas di lapangan. jangan hanya menyalahkan spbu, tapi bantu mereka menjaga agar solar subsidi tidak bocor ke industri,” ujarnya.
ia juga mengusulkan agar pemerintah memformulasikan ulang mekanisme penyaluran bbm subsidi. dengan langkah ini, kebocoran subsidi dapat ditekan dan subsidi bbm lebih tepat sasaran.
bph migas diharapkan bertindak cepat
baca juga:fasha pilih kader internal partai
baca juga:syarif fasha tarik dukungan dari maulana, untuk pilwako jambi 2024
masalah kebocoran solar subsidi ini dinilai sebagai ancaman serius bagi anggaran negara.
“ini yang menyebabkan subsidi solar bocor, dan saya yakin bph migas sudah tahu masalah ini. tapi, perpanjangan tangan bph migas terbatas. kita harus cari cara agar pengawasan bisa diperkuat,” pungkas syarif fasha.
dalam rapat tersebut, dpr mendorong sinergi antara bph migas, pertamina, dan pihak keamanan untuk menyelesaikan masalah ini.
langkah-langkah konkret diharapkan dapat segera diambil agar subsidi bbm tidak lagi salah sasaran dan benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan. (*)