Sembilan langkah starategis yang diambil, antara lain: (1) Penguatan koordinasi, TPID Provinsi Jambi dan Kab/Kota, serta dialog antara Gubernur Jambi dengan distributor bahan pangan strategis; (2) Penguatan Data/Informasi; (3) Operasi Pasar, gerakan pasar murah dan subsidi harga; (4) Memantau tata niaga komoditi penyumbang inflasi mulai pola tanam sampai distribusi; (5) Mengalokasikan anggaran program/kegiatan OPD yang mendukung pengendalian inflasi; (6) Memanfaatkan penggunaan tekhnologi informasi dalam meningkatkan produktivitas pertanian; (7) Meningkatkan sinergi dengan BI dan BULOG dalam intervensi pasar; (8) Meningkatkan inovasi daerah untuk meningkatkan produktivitas pertanian; (9) Mendorong penggunaan CSR untuk membantu pengendalian inflasi khususnya penguatan infrastruktur dan rantai pasok.
BACA JUGA:Mukti Sebut Pembangunan Daerah Selaras Nasional
BACA JUGA:Berebut Tuah Partai Dakwah di Pilgub Jambi, Romi dan Haris Kembalikan Formulir ke DPW PKS
Fokus perhatian.
Bank Indonesia (2023) mencatat bahwa penyumbang inflasi di Provinsi Jambi adanya kelompok “volatile food”, yakni komoditas bahan pangan dan pertanian antara lain: cabai merah, beras, minyak goreng, bawang merah, tomat, daging ayam ras dan daging sapi. Bahan-bahan ini memiliki peran krusial dalam menyediakan makanan bagi masyarakat sehingga perubahan harga komoditas ini, dapat secara langsung mempengaruhi indeks harga konsumen (IHK) dan mengakibatkan inflasi.
Penyumbang terbesar inflasi di Provinsi Jambi adalah Beras (57 – 65 persen). Bulog mengatakan pendistribusian beras di Kota Jambi diperkirakan rata-rata 70 ton per hari dari Januari-Desember 2024. Dengan ketersediaan beras ini diharapkan dapat menjaga kestabilan harga.
Fokus kebijakan diarahkan pada upaya penurunan tingkat infasi di Kabupaten Kerinci sehingga akan menurunkan tingkat inflasi gabungan di Provinsi Jambi secara signifikan. Kabupaten Kerinci mengalami paradok ekonomi mengingat kabupaten ini merupakan sentra produksi kelompok “volatile food” seperti beras dan cabai merah, kenyataannya pada triwulan II 2024 kabupaten ini justru mengalami inflasi tertinggi (6,09 persen).
BACA JUGA:Fadhil-Bakhtiar Mantapkan Jilid II, Pada Pilbup Batanghari 2024-2029
BACA JUGA:Puan Sebut Negara MIKTA Penting Jadi Jembatan Antarkekuatan Besar
Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Ningsih, I. W., Wahyuni, I., & Malik, A. (2020) menyimpulkan seharusnya pasar produk holtikultura terutamanya cabai untuk Provinsi Jambi, sebetulnya mampu dipenuhi oleh produksi dari Kabupaten Kerinci. Namun, pada kenyataannya, target pasar rantai pasok produk hultikultura dalam hal ini cabai justru di bawa ke Sumbar dan Riau. Pada sisi yang lain, jalur transportasi dari Kerinci ke Kota Jambi merupakan jalur yang sering terhambat oleh angkutan batu bara, sehingga menimbulkan ekstra biaya pagi pedagang cabai.
Pemerintah daerah Provinsi Jambi perlu mengupayakan koordinasi dalam rantai nilai (value chain) komoditas cabai agar menyediakan insentif yang lebih besar kepada mereka yang terlibat, mulai dari petani, pedagang hingga konsumen akhir. Ini berdampak kepada meningkatnya motivasi petani cabai dalam melakukan produksi secara terus menerus.
Mengatasi masalah distribusi, berkaitan dengan rantai pasokan yang dapat berdampak pada harga optimal karena terjadi pasokan yang stabil. Pemerintah juga harus memastikan ongkos transportasi agar tidak mengalami kenaikan yang tinggi.
Perhatian ekstra harus diberikan ke pasar tradisional. Menurut Gabungan Perusahaan Makanan dan Minuman, 85-90 persen warga masih menggantungkan pada pasar tradisional untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sisanya berbelanja di pasar modern. Jika pasokan dan harga di pasar tradisional bisa dijaga, harga pangan akan stabil.
BACA JUGA:Kelakar Jokowi Usai Lengser
BACA JUGA:Jumiwan Aguza Kembalikan Berkas ke PPP, Bertarung di Pilbub Bungo 2024
Spekulasi harga dari beberapa pengumpul dan pedagang, pembeli akan tetap mencari barang yang dibutuhkan meski harganya naik secara tak wajar. Inilah salah satu yang perlu diawasi oleh pemerintah, beberapa pasar bahkan telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) khususnya bahan pangan. Ini akan membuat inflasi terkendali dan daya beli warga terjaga. Operasi pasar tetap perlu dilakukan untuk memastikan harga tetap stabil atau bergerak dalam rentang yang wajar di pasaran.