JAMBI - Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto meminta pihak kapal tongkang, untuk bertanggungjawab atas kejadian tertabraknya tiang penyangga jembatan Aurduri 1, oleh kapal tongkang bermuatan batu bara yang terjadi pada Senin 13 Mei 2024 lalu.
Edi menyebut bahwa, pihak terkait harus memproses dan meminta ada pertanggungjawaban atas kejadian ini.
Adanya tiang penyangga yang patah tersebut, diminta oleh Edi Purwanto kepada pihak terkait dalam hal ini BPJN Provinsi Jambi, untuk melakukan kajian atau pemeriksaan visual terkait dengan kondisi terkini Jembatan tersebut.
“Pertama kita minta ini diproses dan pihak kapal tongkang harus bertanggungjawab, dan kita minta pihak BPJN lakukan kajian bagaimana kondisi jembatan setelah tiang penyangga ini patah,” bebernya.
BACA JUGA:Ratusan ASN Pensiun Tahun Ini
BACA JUGA:198 PSN Senilai Rp1.614 triliun Dibangun Periode 2016-2024
“Ini harus segera di lakukan, melihat sejauh mana kelayakan jembatan ini,” ujarnya.
Edi menyebut bahwa, kajian ini perlu dilakukan menginggat jembatan Aurduri 1 menjadi akses darat penghubung Kota Jambi dan MuaroJambi, yang juga menjadi jalur utama dengan keramaian masyarakat berkendara melintasi jembatan Aurduri 1.
Di sisi lain, Edi Purwanto menyebut bahwa, terkait dengan akses jalur sungai menjadi jalur batu bara, dirinya sudah mengingatkan agar hal ini diperhitungkan secara matang.
Bahkan, Edi menyebut bahwa dalam beberapa kali kesempatan rapat, dia meminta harus ada kajian terkait kondisi arus sungai batanghari.
BACA JUGA:Soroti Kejahatan Dunia Maya
BACA JUGA:Cek Kelengkapan Personel, Kapolsek Muarasabak Timur Antisipasi Pelangaran
“Ya saya juga pernah sampaikan, bahwa soal jalur sungai itu perlu kajian yang matang, termasuk kajian arus sungainya, debit air, pasang surut dan itu perlu di perhitungkan. Karena apa, yang misalnya ini kondisi arus sungai deras bisa saja kapal tongkang ini nabrak, termasuk nabrak jembatan,” katanya.
“Kemudian juga harus ada yang mengawasi, harus ada yang mengatur bagaimana skema waktu lalu lintas tongkang di sungai. Apakah ini ada dan berjalan atau tidak, ini juga perlu di lihat,” tambahnya.
Edi meminta kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap kapal-kapal tongkang yang saat ini melakukan aktivitas di jalur sungai Batanghari.