JAMBI – Sekda Provinsi Jambi, Sudirman menyebutkan SKK MIGAS-KKKS bisa memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.
Baik pemerintah, juga berdampak luas pada multi efek terhadap pertumbuhan perekonomian karena adanya aktivitas industri hulu Migas, serta memberikan manfaat bagi program-program pembangunan di Provinsi Jambi dan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Sekda saat menghadiri Forum Sekretaris Daerah (Sekda) bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS-KKKS) Wilayah Sumbagsel tahun 2023, di Hotel BW Luxury Kota Jambi, Selasa, (21/11).
Sudirman mengatakan, secara makro, sektor hulu Migas memberikan kontribusi terhadap perekonomian Provinsi Jambi. Dalam kurun waktu 2017-2022, lifting minyak bumi di Provinsi Jambi mencapai angka rata-rata 8 juta barrel/tahun dan lifting gas bumi sebesar 77 juta MMBTU/tahun.
"Dengan potensi Provinsi Jambi saat ini, Pemprov meyakini bahwa bisa berkontribusi terhadap target rencana dan strategi (Renstra) Indonesia Oil & Gas (IOG) 4.0 di tahun 2023. Bahwa terdapat tiga target yaitu produksi minyak 1 juta barel per hari (BOPD) dan gas 12 miliar kaki kubik per hari (BSCFD), meningkatkan multiplier effect industri hulu migas, dan lingkungan berkelanjutan," kata Sudirman.
Dalam kurun waktu 2020 hingga 2030, secara nasional, Indonesia berada pada kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih besar (70 persen dari total penduduk atau sekitar 180 juta penduduk), dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif (usia 14 tahun ke bawah dan di atas usia 65 tahun), yang hanya berjumlah sekitar 60 juta jiwa.
"Momentum ini harus dapat dioptimalkan nilai tambahnya dengan menciptakan ekosistem yang kondusif untuk berkontribusi pada kemajuan Indonesia, agar dapat keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah, khususnya dalam mengkapitalisasi bonus demografi melalui transformasi ekonomi, agar menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan, berdaya saing dan berkualitas," katanya.
Dalam menghadapi transformasi ekonomi, Pemerintah Provinsi Jambi berupaya mempersiapkan struktur ekonomi daerah yang yang semula berbasis komoditas, menjadi ekonomi berbasis investasi, produksi dan pelayanan yang memiliki nilai tambah tinggi. Sehingga dapat meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan kualitas hidup masyarakat di Provinsi Jambi.
Sekda Sudirman mengakui, salah satu penguatan struktur ekonomi daerah yang berbasis investasi, produksi dan pelayanan adalah pada sektor hulu migas.
Penguatan struktur ekonomi daerah yang berbasis investasi, produksi dan pelayanan sektor hulu migas di Provinsi Jambi memiliki tantangan untuk pengentasan kegiatan illegal drilling (pengeboran illegal), yang tentunya dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius, termasuk pencemaran tanah dan air, serta dampak negatif terhadap ekosistem lokal.
"Pengentasan illegal drilling bisa menimbulkan masalah baru, apabila minyak yang diamankan tidak bisa dikelola dengan kaidah-kaidah yang sesuai dengan standar pengelolaan migas. Sehingga diperlukan sebuah formulasi kebijakan yang jelas dan sistematis dalam rangka pengentasan illegal drilling, agar kerugian penerimaan keuangan negara dan dampak-dampak lainnya dapat dikelola dan diminimalisir," katanya.
Sekda Sudirman menegaskan, Pemerintah Provinsi Jambi membuka pintu selebar-lebarnya untuk berkolaborasi dan sinergi. (enn/ira)