Rp174 Juta Jadi Temuan BPK, Dugaan SPPD Fiktif Di DPRD Kerinci

Tambahnya lagi, dalam hal ini, jika ASN dalam tekanan atasan dan tidak dalam persetujuannya, menurut Viktor, tidak perlu diminta pertanggungjawabannya. “Berarti yang mengambil keputusan yang bertanggung jawab, kalau pimpinannya yang mengambil keputusan, maka pimpinannya yang bertanggung jawab. Artinya,  hanya dipakai namanya untuk terwujudnya tujuan pencairan uang perjalanan dinas tersebut, Kecuali dia menyetujuinya,” tutupnya.(sap/zen)