Perusahaan Diminta Ambil Bagian Dalam Penanganan Dampak Kerusakan Jalan

SWADAYA : Jalan Rusak yang sedang diperbaiki.-Ist Jambi independent-Jambi Independent j
JAMBI - Musim hujan yang terus mengguyur berbagai wilayah di Provinsi Jambi menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan di sejumlah daerah pemilihan (dapil).
Melihat kondisi tersebut, Fraksi Partai Golkar DPRD Muarojambi mendorong perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Jambi, agar turut mengambil bagian dalam penanganan dampak kerusakan jalan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Fraksi Golkar menilai bahwa peran aktif perusahaan dalam mendukung pemeliharaan dan pembangunan jalan sangat dibutuhkan, terutama ketika anggaran pemerintah terbatas atau belum menjangkau seluruh wilayah terdampak.
CSR dianggap sebagai solusi konkret yang bisa menjembatani kebutuhan masyarakat dan efektivitas pembangunan.
BACA JUGA:3 Manfaat Kulit Jeruk, Mampu Jaga Kesehatan Tubuh
BACA JUGA:Rekomendasi Camilan Sehat untuk Diet, Enak dan Tetap Menjaga Berat Badan
“Kerusakan jalan akibat musim hujan bukan hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, kami dari Fraksi Golkar mendorong agar perusahaan-perusahaan dapat menyalurkan CSR mereka untuk membantu memperbaiki jalan-jalan yang rusak di semua dapil,” ujar Sartono, dari Fraksi Golkar Muarojambi, Selasa (6/5).
Ada empat bentuk kontribusi CSR yang dinilai strategis dalam menghadapi kerusakan jalan. Pertama pemeliharaan jalan, perusahaan dapat menyediakan dana atau peralatan untuk memperbaiki kerusakan ringan hingga sedang agar jalan tetap bisa dilalui.
Pembangunan infrastruktur pendukung seperti jembatan, saluran drainase, dan trotoar untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Ketiga, bantuan langsung kepada masyarakat, juga dapat diwujudkan dalam bentuk bantuan logistik, makanan, atau tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak di sekitar lokasi jalan rusak, sinergi dengan Pemerintah Daerah.
Fraksi Golkar mendorong agar perusahaan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menentukan prioritas pembangunan yang paling mendesak.
Fraksi Golkar juga menekankan bahwa implementasi CSR harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
“CSR bukan hanya kewajiban moral, tapi juga bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sosial di mana mereka beroperasi,” tegas perwakilan fraksi.
Dengan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, Fraksi Golkar yakin penanganan kerusakan jalan dapat lebih cepat tertangani dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dapat diminimalkan. (*)