Anggaran IKN Rp143,1 Triliun, Untuk Penyelesaian Proyek K/L

Namun, Menkeu menjelaskan, pemerintah berikutnya memiliki keleluasaan untuk menetapkan anggaran program prioritas mereka, termasuk mengubah alokasi dana untuk IKN.

“Bagaimana alokasinya? Melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atau Otorita IKN (OIKN)? Itu berdasarkan kesiapan institusinya,” kata Bendahara Negara itu. (ANTARA)