ILMUWAN kampus kalah jauh oleh politisi –khususnya dalam hal gempa.
Intelektual kampus belum bisa menciptakan perangkat antigempa, politisi di Senayan sudah menemukan solusi manjur mengatasi gempa yang episentrumnya di Mahkamah Konstitusi (baca Disway kemarin: Gempa MK).
Pagi ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan sidang pleno kilat –disebut kilat karena undangan pleno itu baru ditandatangani kemarin.
Ini pasti karena negara dalam keadaan darurat. Jarak ditandatanganinya undangan dengan jadwal dimulainya rapat pleno tidak sampai 24 jam.
BACA JUGA:Al Haris Berharap Harganas Menjadi Momen untuk Mewujudkan Keluarga Berkualitas
Pleno hari ini, rasanya Anda pun sudah tahu hasil keputusannya: mengabaikan putusan MK Selasa lalu. DPR akan memutuskan hanya tunduk pada putusan Mahkamah Agung:
Pertama, umur calon kepala daerah minimal 30 tahun dihitung saat pelantikan –bukan saat pendaftaran calon seperti putusan MK.
Kedua, untuk mengusung calon kepala daerah, partai atau gabungan partai harus memperoleh suara 20 persen seperti yang berlaku selama ini.
Putusan MK Selasa lalu hanya berlaku bagi partai non parlemen. Tidak berlaku bagi partai yang lolos ke parlemen.
BACA JUGA:TMMD 121 Kodim Jambi Rampung, Danrem Imbau Warga Pelihara Fasilitas yang Telah Dibangun
BACA JUGA:PDIP Resmi Dukung Pasangan Al Haris-Abdullah Sani dalam Pilgub Jambi 2024
Berarti PDI-Perjuangan gagal bisa mengajukan calon gubernur Jakarta sendirian. Mungkin pilih tidak mengajukan calon –karena partai lainnya sudah menyatu di KIM-Plus.
Dua hal itu tadi memang sudah diputuskan oleh rapat Badan Legislasi DPR. Rabu kemarin. Di badan itu semua fraksi sudah diwakili. Termasuk PDI-Perjuangan. Maka di Pleno DPR hari ini rasanya tinggal aklamasi mengesahkannya.
Sikap PDI-Perjuangan pasti membuat pendukung Anies Baswedan masgul. Khususnya untuk batas umur calon kepala daerah: PDI-Perjuangan menyatakan ikut putusan mayoritas.