JAMBI - Menyikapi terjadinya antrean di SPBU-SPBU di Kota Jambi, Komisi II DPRD Kota Jambi memanggil sejumlah pihak SPBU hingga Hiswana Migas Jambi.
Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi, Juneidi Singarimbun mengaku sangat menyayangkan potret antrean yang terjadi di SPBU-SPBU Kota Jambi.
"Masalah antrean di SPBU ini tidak pernah selesai," cetus Juneidi, dalam RDP tersebut, kemarin (7/12).
Mobil-mobil tampak antre sejak malam hari untuk mendapatkan minyak bersubsidi. Dalam hal ini jenis solar.
"Di lapangan kami lihat bahwa, mobil yang antre ini tidak layak isi minyak itu (solar, red). Penyaluran BBM tidak tepat sasaran," jelasnya.
Menyikapi itu, pihak SBM Pertamina Jambi, Ainul Habibi menjelaskan, realisasi pendistribusian BBM jenis solar per November lalu sudah melebih batas kuota yang ditetapkan BPH.
"Seharusnya 76 ribu KL, tapi over jadi 81 ribu KL. Mengacu kuota, minggu pertama Desember seharusnya solar sudah habis," kata dia.
Lantaran adanya kebutuhan BBM maka dari itu, pihaknya kembali menyalurkan BBM dengan proporsisi yang logis.
"Kalau melihat per tahun, tahun 2023 ini jumlah kuotanya turun sekitar 24 persen dibandingkan tahun 2022 lalu," ungkapnya.
Mulai 15 Desember 2023, seyogyanya pendistribusian BBM jenis solar bersubsidi sebenarnya hanya difokuskan kepada kendaraan penumpang.
"Terkait itu, antisipasi sudah memastikan kondisi stok tersedia di seluruh SPBU. Kami juga sudah kooridnasi lakukan pengaturan antrean, jangan sampai menutup konsumen selain bio solar," terangnya.
Ditambahkan SBM Pertamina Jambi lainnya, Didi menyebutkan bahwa, dalam penanganan penyaluran BBM bersubsidi pihaknya juga sudah bekerjasama dengan Kepolisian.
"Sudah ada 2.100 nopol lebih yang diblokir. Ini (antrean,red) juga disebabkan karena demand yang memang naik jelang momen-momen hari besar," jelasnya. (zen/ira)
Kategori :