JAMBIKORAN.COM - Setelah lebih dari 20 tahun ditutup angkah pemerintah Joko Widodo (Jokowi) yang mengeluarkan kebijakan untuk membuka kembali ekspor pasir laut telah menimbulkan kontroversi. Terlebih lagi, kebijakan ini ditetapkan menjelang akhir masa jabatan Jokowi pada bulan Oktober mendatang.
Sekretaris Jenderal Gerindra, Ahmad Muzani, menyatakan bahwa pihaknya mengusulkan agar keputusan untuk melanjutkan ekspor pasir laut tersebut ditunda terlebih dahulu.
"Ya, saya mengusulkan, kalau bisa, rencana ekspor pasir-laut, kalau memungkinkan, ditunda dulu," kata Muzani kepada wartawan di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu 21 September 2024.
Kemudian Muzani mengusulkan agar pemerintah memasukan kepada sejumlah pakar sebelum melakukan ekspor pasir laut. Menurutnya itu akan menunjukkan kelebihan dan kekurangannya.
BACA JUGA:Masnah dan Ivan Wirata Bersatu, Siap Menyongsong Pilkada Muaro Jambi
BACA JUGA:Nilai Tukar Rupiah Semakin Melemah, Kini Sudah Berada di Level Rp 15.152
"Ya, ini pandangan kami. Ada baiknya juga pandangan dari para ahli ekonomi, ahli ekologi, ahli lingkungan. Untuk kita perhatikan bahwa kita akan menghadapi sebuah perubahan dan masalah ekologi laut yang cukup serius ke depan kalau kegiatan ini dilanjutkan," ungkapmnya.
"Meskipun dari sisi perekonomian, juga kita akan mendapatkan faedah dan nilai tertentu dari jumlah ini," sambung Muzani.
Dirinya juga menyarankan agar pemerintah tidak perlu tergesah-gesah membuka ekspor pasir laut tersebut, namun wajibkan cek uang manfaat dan kerugian yang didapat.
"Ya, ini, kalau memungkinkan, dicek dulu dari kegiatan ini antara manfaat dan mudaratnya. Ketika mudaratnya lebih besar dari pendapatan perekonomian yang kita dapatkan, tentu saja itu adalah sebuah kegiatan yang akan menjadi beban bagi kehidupan kita berikutnya," jelas dia.
BACA JUGA:World Bank Sebut Harga Beras di Indonesia Paling Tinggi di ASEAN
BACA JUGA:Nomor Urut 2 Jadi Kebanggaan Pasangan HAR-Guntur di Pilwako Jambi 2024
Sejak masa kepemimpinan Presiden megawati Soekarno Putri, atau sekitar 20 tahun yang lalu larangan pengeksporan pasir laut kini akan dibuka Kembali di masa ujung kepemimpinan Joko Widodo pada tahun 2024 ini.
Dibukanya kembali ekspor pasir laut ini diatur dalam Permendag 20/2024 dan Permendag 21/2024 yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Jokowi pun memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut agar pengendalian hasil sedimensi di laut berdasarkan aturan pemendag tersebut.