JAMBI - Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) November mendatang, anggota DPRD Provinsi Jambi kembali memperingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) se Provinsi Jambi untuk tidak terlibat politik. Sebab ada sanksi bagi yang terlibat politik praktis.
Ketua DPRD Provinsi Jambi Sementara, M Hafiz Fatah mengatakan, mengingat memanasnya perpolitikan di Provinsi Jambi saat ini, ASN harus tetap netral.
“Tentunya ASN sudah wajib untuk tidak berpihak, maka kalau ada yang berpihak, saya rasa sudah ada alat-alatnya untuk masyarakat melaporkan itu,” kata Hafiz saat di sambangi di kantornya, Senin (30/9).
Sementara untuk kepala daerah sendiri yang berlatar belakang anggota partai politik, untuk tidak menggunakan fasilitas negara jika mengkampanyekan kandidat yang didukungnya.
BACA JUGA:PDI Perjuangan Belum Usung Nama Wakil Pimpinan
BACA JUGA:Kapolda Jambi Hadiri Deklarasi Kampanye Damai Cagub dan Cawagub Provinsi Jambi
“Tentu saya rasa semua kepala daerah hari ini adalah kader partai, selama dia berjuang menangkan kader partainya dengan tidak menggunakan fasilitas negara, tidak menjadi masalah, karena dia juga kader partai,” bebernya.
Ia menghimbau dalam berpolitik dan mengkampanyekan calon-calon yang diusung, untuk melakukan dengan riang dan damai tanpa menyerang pribadi dengan melakukan berita-berita hoax.
“Karena setelah berkompentisi kita akan bersama-sama lagi mengurus dan berharap Jambi kita lebih maju ke depan,” bebernya.
Begitupun anggota DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata yang sudah mengantongi rekomendasi Wakil Ketua itu, juga menghimbau masyarakat untuk tidak Golput. Karena ini akan menentukan arah kepemimpinan di suatu daerah tersebut.
BACA JUGA:Dijadwalkan Besok Disumpah
BACA JUGA:Kapolda Jambi Pimpin Sertijab Kapolres Tanjab Timur dan Muaro Jambi
“Kepada seluruh masyarakat dalam rangka Pilkada, meskipun di Kabupaten kota Maupun Gubernur Provinsi Jambi, kita menghimbau kepada masyarakat untuk tidak ada lagi yang tidak ikut memilih atau Golput,” kata Ivan.
Ia juga mengingatkan kepada seluruh kepala daerah terutama bagi Pjs untuk bersikap netral dalam pilkada mendatang, karena bagi ASN yang ikut terlibat, ada sanksi tersendiri. (Enn)