Setelah alat bukti didalam hukum acara pidana berupa Saksi dan ahli, maka alat bukti selanjutnya adalah surat.
Didalam KUHAP dijelaskan yang dapat dikategorikan sebagai surat adalah dibuat atas sumpah jabatan yang kemudian dikuatkan dengan sumpah.
Surat berupa berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
BACA JUGA:Polda Jambi Musnahkan 2 Kg Sabu
BACA JUGA:Penasihat Hukum Minta Hakim Beri Vonis Bebas
Surat harus dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat juga dibuat pejabat yang menjadi tanggung jawabnya. Sekaligus menjadi pembuktian terhadap keadaan ataupun peristiwa.
Sedangkan surat keterangan dari seorang ahli harus dibuat sesuai dengan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang secara resmi dimintakan kepadanya.
Dengan demikian maka surat ditempatkan sebagai alat bukti didalam hukum acara pidana harus berhubungan dengan alat bukti yang lain. Dan mempunyai nilai pembuktian sebagaimana diatur didalam KUHAP.
Sehingga terhadap bukti surat yang tidak disampaikan dimuka persidangan, tidak dibuat oleh pejabat yang telah dimintakan resmi, ataupun keterangan ahli yang sesuai keahliannya menjadi tidak mempunyai nilai pembuktian. Sehingga dapat dikesampingkan didalam perkara.
Advokat. Tinggal di Jambi.