Jadi, lanjut Sekda Merangin, anak stunting yang dirujuk ke RSD Padang Pariaman jika tidak mempunyai kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), maka dana emergensi ditanggulangi Baznas Padang Pariaman untuk jangka pendeknya.
Sedangkan untuk jangka panjangnya anak stunting dari keluarga tidak mampu itu, dibuatkan Kartu BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) oleh Dinas Sosial Kabupaten Padang Pariaman.
Asisten II Setda Merangin, Suherman menjelaskan, BPJS PBI adalah program Pemerintah menanggung biaya iuran BPJS Kesehatan yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
Program bantuan sosial PBJS PBI ini dibiayai ABPD Kabupaten Padang Parimanan, untuk membantu masyarakat yang kurang mampu mengakses layanan kesehatan tanpa harus membayar iuran bulanan.
“Kabupaten Padang Pariaman juga mempunyai inovasi Saberma (Satu hari bersama masyarakat untuk membuat perubahan) dan berbagai inovasi menarik lainnya dalam strategi percepatan penurunan Stunting,” terang Suherman.
Setidaknya ada sebanyak 200 inovasi percepatan penurunan Stunting yang telah terdaftar di Innovative Government Award (IGA) yang dimiliki TPPS Kabupaten Padang Pariaman, sehingga mengantarkan kabupaten ini sebagai juara satu inovasi percepatan penurunan Stunting di Provinsi Sumatera Barat.